Redelong-LintasGAYO.co : Sudah hampir setahun berstatus definitif Bupati Bener Meriah, saat ini Tgk H Sarkawi belum memiliki wakil. Menurut penilaian salah seorang aktivis, Muhammadinsyah, banyak pegiat sosial baik dari kalangan aktivis maupun politisi beberapa kali telah menyuarakan kebutuhan sosok wakil di kabupaten penghasil kopi itu.
Menanggapi kekosongan Wakil Bupati ini Muhammadinsyah yang juga Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cempege Institute (CI), Senin (23/12/2019) mengatakan,.tidak ada lagi alasan baik bagi Bupati atau partai pengusung/pendukung Bupati saat pilkada lalu untuk tidak segera memilih wakil.
“Tidak ada lagi alasan bagi mereka partai pengusung (PKB,Golkar, PDA dan PKS) untuk tidak menuntaskan permasalahan kekosongan Wakil Bupati. Segala sesuatu yang dulu di anggap menghambat pemilihan wakil seperti belum definitifnya Ketua DPRK dan lain lain sudah semuanya terselesaikan. Bahkan secara kepentingan politik, Ke empat partai pengusung/pendukung terkhusus dua partai besar penguasa parlemen PKB dan Golkar berada dalam satu koalisi,” ungkapnya.
Aktivis Gayo Merdeka ini menyebut, kekosongan wakil bupati ini juga dinilai akibat lambannya kinerja DPRK, Bupati Bener Meriah dan Partai pengusung.
“Bukan hanya lamban, kosongnya kursi Wabup Bener Meriah juga terindikasi dihalang halangi kepentingan suatu kelompok yang menginginkan posisi Wakil Bupati untuk tetap kosong, demi tujuan tertentu,” ungkapnya.
Pembiaran jabatan Wakil Bupati yang kosong ini lanjut Muhammaddinsyah, akan memunculkan friksi antar partai. Masing-masing Parpol pengusung saat Pilkada lalu merasa berhak atas jabatan Wakil Bupati. Ujung-ujungnya yang mungkin terjadi adalah politik dagang sapi dan transaksional.
Muhammaddinsyah menambahkan kosongnya Wakil Bupati membuat potensi kesewenangan (abuse of power) Bupati dengan memanfaatkan Kekosongan Kekuasaan (vacum of power) Wakil Kepala Daerah semakin besar.
“Tanpa Wakil Bupati, mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak ada. Dengan kosongnya jabatan wakil, Bupati lebih mudah mengeksploitasi suprastruktur perangkat daerah untuk kepentingan politik praktis atau kepentingan pribadinya,” ungkapnya.
“Jangan sampai Bupati berkeinginan untuk memerintah tanpa wakil sampai akhir masa jabatannya. Seyogyanya bupati juga ikut andil dalam menjembatani upaya mengisi kokosongan Wakil Bupati. Jangan sampai ternyata Bupati lah yang ingin memerintah seorang diri sampai akhir masa jabatannya,” tambahnya.
“Posisi wakil Bupati tidak seharusnya disepelekan. Persoalan yang ada di Bener Meriah cukup rumit dan kompleks, jadi fungsi wakil Bupati itu mutlak diperlukan. Supaya ketika Bupati tidak sedang berada di daerah pelayanan pemerintah kepada masyarakat tetap optimal,” tutupnya.
[SP]
