TAKENGON-LintasGAYO.co : Dalam sidak yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar ke sejumlah Dinas beberapa waktu lalu ditemukan keretakan rumah tangga di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketidakharmohnisan itu terjadi antara bawahan dengan pimpinan (Kepala Dinas).
Dalam kesempatan itu, Bupati Shabela sempat memberikan rapat singkat kepada seluruh pegawai di rumah tangga Dinas PUPR tersebut. Ditemukan pula, ruangan hingga toilet yang kurang memuaskan dan air yang tidak mencukupi dengan alasan mesin pepompa air rusak.
Shabela mendapati sebagian ruangan kosong tanpa ada pegawai. Padahal hari itu jam sudah menunjukkan pukul 10.15 Wib. Tanpa pikir panjang sang Bupati pun mempertanyakan kemana pegawai-pegawai itu. “Ini belum masuk jam istirahat dan juga bukan hari libur, kemana mereka (pegawai),” kata Shabela bernada kesal.
“Saya sudah tekankan, tidak boleh ada jarak antara bawahan dan pimpinan begitu juga sebaliknya. Apalagi ini terjadi di dinas yang paling dibutuhkan daerah ini. PUPR adalah sebagai tenaga pembangun insfrastruktur, semua wajib kompak untuk satu pemikiran,” tegas Shabela.
Melihat kondisi tersebut, Shabela pun berjanji akan memberikan suplemen kepada seluruh staf termasuk pimpinan di Dinas PUPR. “Saya akan panggil kadis, kabag, kasi dan lainya. Karena ini sudah parah perlu suplemen untuk segar kembali,” terang Shabela yang juga menekankan akan memberhentikan pegawai honorer yang ketahuan bermain proyek alias rangkap jabatan.
Sadar atau tidak, Bupati Shabela telah melakukan blunder terhadap penempatan Kadis PUPR Aceh Tengah. Informasi yang dihimpun LintasGAYO.co, Bupati Shabela terlalu memanjakan Kepala Dinas (Kadis) PUPR saat ini.
“Setiap Bupati dinas ke luar daerah, selalu ada Kadis PUPR mendampingi, termasuk kunjungan ke luar negeri,” kata salah seorang aktivis di Gayo, Maharadi Selasa 5 Februari 2019.
Ia mengutarakan keretakan rumah tangga Dinas PUPR sejatinya sudah lama terjadi, sejak Shabela menempatkan Subhandy sebagai pimpinan di dinas nomor satu dalam hal pengelolaan anggaran tersebut.
“Masa Bupati pergi ke luar negeri membicarakan urusan kopi membawa Kadis PUPR? ini yang menjadi pertanyaan, apakah kopi leading sectornya di dinas itu,” tegasnya.
Lain hal katanya lagi, menurut kabar yang beredar, Kadis PUPR jarang berada di kantor. Sehingga bawahan yang hendak meneken satu pucuk surat harus diantar ke suatu tempat lewat perantara. “Wajar saja bawahannya tidak loyal kepada pimpinan, wong kadisnya aja jarang masuk kantor,” ungkapnya.
Dia menyarankan, agar Bupati Shabela Abubakar tegas dengan hal tersebut. “Jika memang yang bersangkutan tidak berkompeten, ya di ganti saja. Bupati harus tegas, jangan memanjakan atau malah menganakemaskan salah satu pejabat, hal tersebut akan menjadi salah satu preseden buruk bagi kepemimpinan Shabela di periode pertama ia menjabat sebagai Bupati,” katanya.
“Saya juga mengapresiasi langkah Bupati untuk mendudukkan semua pihak di dinas tersebut dalam suatu rapat khusus yang menurut kabar akan dilaksanakan besok, Rabu 6 Februari 2019,” demikian Maharadi.
[Darmawan]
