REDELONG-LintasGAYO.co : Politisi Partai Aceh Dapil 1 Bener Meriah, Yuzmuha mengharapkan alokasi APBK Bener Meriah 2019 wajib untuk membiayai program prorakyat yang berorientasi pada Industri dan ekspor.
Menurutnya, program yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai acuan belanja daerah dalam APBK, harus prorakyat. RKA ini merupakan dokumen hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam satu tahun anggaran. Publik tentu berharap belanja daerah diarahkan pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Alokasi APBD untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah harus prorakyat. Ini yang diharapkan masyarakat, anggaran seharusnya berputar dan berdampak untuk masyarakat,” tegasnya Jum’at, 30 November 2018.
Dikatakan, setiap anggaran yang dianggarkan harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBK harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, minsalnya penyerapan tenaga kera secara signifikan, program yang beroriantasi pada fasilitasi industri dan ekspor untuk Meningkatkan kan PAD secara signifikan.
“Jangan sampai penyusunan anggaran APBK Bener Meriah tahun ini, lebih mementingkan kepentingan kelompok dan individu. Sementara pembangunan dan kesejahteraan rakyat nomor dua. Legislatif dan eksekutif jangan main-main dalam pembahasan APBK 2019. Kami berharap Pemkab dan DPR harus berpihak kepada masyarakat. Karena itulah esensi sebenarnya dari penggunaan dana APBK,” ujar dia.
Yuzmuha juga menambahkan, setiap SKPD diharapkan bisa menciptakan program-program yang berdaya dan berhasil guna yang orientasinya terfokus, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) bukan menggerogoti APBK .
“Ketika program SKPD yang tertuang dalam RKA betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, pihaknya tentu akan mendukung. Namun sebaliknya, mana kala struktur belanja itu malah dinilai hanya membuang-buang anggaran dan tidak berpihak kepada masyarakat pihaknya jelas tidak akan menerima program tersebut, kita akan protes,” ujarnya.
“Kita berharap usulan program dari setiap SKPD lebih terarah, terukur dan berdaya guna, tidak mubazir dalam penganggaran,” kata Yuzmuha.
Ia menambahkan, mental birokrasi saat ini sudah mulai rusak. Dimana dalam penilaiannya, perjalanan sidang RKA – APBK Bener Meriah tahun 2019 berlangsung diwarnai sikap walk out dari ruang sidang oleh pihak eksekutif. Hal tersebut terjadi akibat ketidaksefahaman antara tim anggaran ekskutif dan legeslatif terkait anggaran peningkatan kesejahteraan petani atau yang lebih di kenal dengan istilah Kartu Petani Mulia (KPM) sehingga membuat pembahasan APBK 2019 hingga saat ini masih menemui jalan buntu (deadlock).
Dalam penilaian nya Program KPM itu adalah Program Malas Berpikir dengan menelan anggaran APBK Tahun 2018,sejumlah Rp12 Milyar Tidak dapat menyelesaikan persoalan petani hari ini.
[Yusradi]
