BIREUEN-LintasGAYO.co : Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen (AMKB), Selasa (23/10/2018), mengelar demo ke kantor Bupati Bireuen.
Massa yang terdiri dari para perempuan dan laki-laki membentang sejumlah karton bertulis kritikan terhadap pengadaan pembelian mobil 1,9 Milyar yang dialokasikan dalam APBK-P Bireuen 2018
Koordinator aksi, Iskandar saat diizinkan bertemu dengan Sekda Bireuen, Ir Zulkifli mewakili Bupati Bireuen di Opsroom Kantor Bupati menyebutkan, ada oknum dosen di kampus melarang mahasiswa untuk ikut melakukan aksi demo hari ini.
“Ada oknum dosen di kampus melarang mahasiswa untuk ikut aksi demo. Walaupun kami sedikit kami tetap melakukan aksi demo penolakan pengadaan mobil Bupati Bireuen,” sebut Iskandar.
Massa dari AMKB menuntut sejumlah tuntutan diantaranya yaitu mendesak Bupati Bireuen tidak menerima mobil seharga Rp 1,9 miliar dalam pembahasan Anggaran APBK-P 2018.
“Ini bukan bicara mengenai aturan atau undang-undang, tapi ini mengenai moral,” sebut pria yang akrab disapa Tuih itu.
Berikut desakan AKMB kepada Bupati Bireuen ;
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen jangan menjalankan roda Pemerintahan secara dinasti (Kekeluargaan) dalam penetapan Kepala Dinas SKPK di lingkup Pemkab Bireuen.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan dan Pemerdayaan Nasib perekonomian Masyarakat.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam hal Pengadaan / Pelelangan Proyek APBK Bireuen harus mencerminkan Keadilan dan Transparan, serta tdk menimbulkan kesenjangan sosial diantara Kontraktor jangan mengutamakan pemenangnya pada perusahaan Ssnak keluarganya (Nepotisme).
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen wajib menunaikan janji politik masa Kampanye secara Tuntas dan Iklas, dengan Akses Transparansi Keterbukaan, Informasi Publik serta penuh tanggung jawab, sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Bireuen tanpa egois dan sombong.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen agar berani mengQanunkan himbauan Standarisasi Caffee dan Restoran (yang dikeluarkan oleh Dinas Syari’at Islam).
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menghentikan Pembangunan Ruko di depan RS Fauziah Bireuen (Sebelum masalah Qanun RTRW di Revisi setelah ditetapkan ruang terbuka Hijau).
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk menjalankan Pelayanan Publik secara aturan yang berlaku ( pada Disdukcapil, RS Fauziah Bireuen, dan lainnya)
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk memperjuangkan honorer K2 lulus PNS tanpa seleksi.
Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen untuk lebih mengutamakan pembangunan rumah duafa tepat sasaran (jangan sampai ada dugaan penjualan Rumah kepada yang ada uangnya).
[Fajri Bugak]
