TAKENGON-LintasGAYO.co : Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-ko) meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menunda pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah melalui perubahan APBK Aceh Tengah Tahun 2018.
Koordinator Jangko, Maharadi menilai ini waktu yang kurang tepat untuk pengadaan mobil dinas senilai 2,5 miliar
“Seharusnya usulan perubahan anggaran digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan riil yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Aceh Tengah,” tegas Maharadi.
Selain usulan pengadaan mobil dinas usulan anggaran perubahan ini juga dipakai untuk kegiatan yang bersifat rutin. Seperti kegiatan perjalanan dinas, belanja barang habis pakai dan juga ditujukan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Pengusulan perubahan anggaran justru lebih banyak untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan,” kata Maharadi lagi
Mahardi juga menjelaskan, masyarakat Aceh Tengah sedang mengalami paceklik karena kopi belum bisa di panen akibat musim kemarau. Ekonomi masyarakat sangat memprihatikan.” Tidak elok kalau Bupati mengusulkan mobil dinas.” kata Maharadi, Selasa (4/9/2018).
Selain itu, Aceh Tengah hanya bergantung terhadap APBK, tanpa dana Otsus. Seharusnya dengan anggaran daerah yang terbatas Pemerintah daerah harus berpikir.
Perjalanan Pemerintahan Shabella- Firdaus (Shafda) dalam tahun pertama juga belum menunjukkan kebijakan apa-apa. Belum jelas arah program dalam membangun daerah ini.
” Seolah-olah ada kesan daerah ini hanya untuk memperkaya kelompok tertentu,” sebut Maharadi.
Lanjutnya, bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang baik dan bersih. Seharusnya pemerintah Shafda dapat memenuhi janji-janji kampanyenya serta mendorong pemerintah yang bersih dan bebas korupsi,” pungkas Maharadi.
