REDELONG-LintasGAYO.co: Beberapa koordinator aksi, mengungkapkan keluh kesah mereka terkait rasionalisasi honorer pada 2 Januari 2018 di gedung DPRK Bener Meriah.
Ahmadi pada audiensi tersebut mengatakan bahwa tidak ada isu pemecatan dalam surat yang dikeluarkan oleh bupati, melainkan perihal.
“Tidak ada satu suratpun yang saya tanda tangani surat pemberhentian,” kata Ahmadi.
Menyikapi hal ini, bupati Bener Meriah Ahmadi, kembali menegaskan secara detil kepada Aliansi Pegawai Honorer yang ikut menyerukan suaranya agar memahami surat tersebut.
“Tidak ada pemecatan tenaga honorer yang sudah mengabdikan diri. Honorer
kenapa kita evakuasi tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan semangat kerja,” tambahnya
Ahmadi juga menjelaskan mengenai beberapa makna dari kata rasionalisasi, si kurang i tamahen, si lebih i kurangen yang bermakna yang kurang ditambahkan jika yang lebih di kurangi.
Menurut Ahmadi, kata rasionalisasi yang mengacu pada pemberhentian adalah kekeliruan, dan memberi contoh makna rasionalisasi yang ia maksudkan.
“Studi kasus, di SMP Cemparam, guru agama ada tujuh orang, sedangkan jumlah muridnya 18 orang. Sebaliknya di Kecamatan Permata tejadi kekurangan guru. Nah inilah yang akan dirasionalisasi,” kata Ahmadi
Pemerintah kabupaten Bener Meriah memandang, sangat perlu untuk melakukan seleksi demi tercapainya masyarakat dan generasi yang masa depan yang lebih bermanfaat, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan lebih baik.
“Seleksi yang kita maksud adalah untuk menyeimbangkan para guru untuk memperbaiki pendidikan yang lebih baik di Bener Meriah,” kata Ahmadi.
Bersabar untuk menunggu kebijakan dari seleksi-seleksi tersebut. Namun, sebelum melakukan seleksi, pemerintah Bener Meriah “merumahkan” sementara tenaga honorer hingga proses seleksi dilaksanakan.
“Kalau sudah selesai, kita akan panggil dan berikan SK sebelum Maret 2018. Tapi ingat, selesai dulu program seleksi ini hingga selesai. Bagi siapa yang nakal, ini akan kita basmi untuk menindaklanjuti hal-hal ini,” tambahnya.
Sebagai pemimpin, Ahmadi menginginkan masyarakatnya memiliki stabilitas, ketentraman, dan keamanan dan kenyamanan.
Selain itu, menurutnya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam waktu dekat akan menyeleksi tenaga honorer dan PNS yang dirasa merugikan dan melakukan tindakan yang nakal.
“Terkait penyebaran informasi dalam surat edaran, ada informasi yang terputus hingga masyarakat memaknai penjelasan ini salah persepsi,” terang Ahmadi.
Sempat terjadi kericuhan antara pelaku aksi honorer dengan petugas kepolisian, dan juga terjadi pelemparan air minum kemasan, namun petugas keamanan dengan sigap mengamankan kericuhan tersebut.
Selain bupati, sidang tersebut turut dihadiri Asisten I, II, dan III, serta beberapa kadis, juga sebagian besar anggota DPRK. [Junaidi/ZR]
