REDELONG-LintasGAYO.co : Membludaknya tenaga honorer di Kabupaten Aceh Tengah berdampak pada beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Atas dasar itu, Pemkab Bener Meriah berencana akan merasionalisasi tenaga honorer, guna pemanfaatan tenaga honorer di setiap SKPK, Badan maupun Kantor agar lebih efektif.
Anggota DPRK Bener Meriah, Tgl. Al Hukama memberikan apresiasi terhadap sikap Pemkab yang akan merasionalkan pemanfaatan tenaga honorer yang dianggap membengkak tersebut.
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan meski agak terlambat meelakukannya, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. “Dari pada tidak sama sekali, lebih baik terlambat,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRK Bener Meriah itu.
Menurutnya, setiap tahun tenaga honorer di Bener Meriah terus meningkat, hal tersebut berdampak kepada beban APBK yang selalu dibahas di sidang anggaran.
“Sangat disayangkan lagi, 70 persen tenaga honorer berdomisili di luar Bener Meriah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab visi-misi pimpinan daerah tidak berjalan dengan baik. Sama halnya dengan penunjukkan Kepala SKPK, Badan dan Kantor, masih banyak yang tinggal di luar daerah,” tegasnya.
Ia pun tidak menyalahkan mobilisasi tenaga honorer dari Kabupaten Aceh Tengah, asalkan punya kemampuan membangun daerah. Namun, kenyataannya kata Al Hukama lagi, berdasarkan hasil pengamatannya kemampuan dan keahlian mereka jauh di bawah standar.
“Pengangkatan tenaga honorer, kebanyakan karena kedekatan keluarga dengan Kepala SKPK, Badan maupun Kantor, karenanya kita sangat mendukung upaya Plt Bupati utuk merasionalkan tenaga honorer, dan kalau bisa dilanjutkan pada Bupati terpilih ke depan,” tegasnya.
Senadanya dengannya, anggota DPRK Bener Meriah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Zetmen mengkritisi perekrutan tenaga honorer dari luar daerah.
Seperti disampaikan Plt Bupati Bener Meriah, Rusli M Saleh beberapa waktu lalu, saat apel bersama ASN di Halaman Setdakab setempat, akan melakukan verivikasi SK tenaga honorer yang diangap membebani APBK.
Berdasarkan data dari BKPP Bener Meriah, pada tahun 2017 sedikitnya ada 4276 tenaga honorer. Mereka menerima gaji bervariasi, mulai 200 ribu sampai 1 juta rupiah perbulan. Daerah harus membayar gaji honorer sebesar 16,62 Milyar lebih pertahun.
(Man | DM)
