Redelong-LintasGayo.co : Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibawah kepemimpinan Plt.Bupati Hasanuddin Darjo beberapa hari lalu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat juga menuai protes keras.
Sejumlah pejabat eselon II turut protes, pasalnya kewenangan untuk menunjuk dan menggantikan pejabat di daerah ini, menurut pejabat eselon II tersebut dinilai sarat persoalan.
Seperti diungkapkan Ahmad Ready,SP, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang juga tergeser akibat adanya perubahan SOTK sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016.
“Dalam penyesuaian nomenklatur Dinas tidak harus menggantikan pejabat awal, akan tetapi untuk menjaga harmonisasi dan ketertiban daerah menjelang Pilkada seharusnya Plt Bupati bijak, bukan membuat persoalan baru yang dapat mengganggu stabilitas politik daerah,” ungkapnya dalam konferensi pers di Redelong, Jum’at 6 Januari 2017.
Pun begitu, sebagai aparatur pemerintah, dia siap ditempatkan dimana saja.
Menurut Ahmad Ready, seharusnya kendati pun ada wewenang Plt. untuk itu (mengukuhkan, mengisi jabatan lowong dan menggantikan pejabatnya) seharusnya mempertimbangkan pejabat yang dilantik serta bukan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pegawainya untuk dipromosikan.
Dari hasil mutasi ala Darjo ini, lanjutnya, banyak Pegawai eselon III mengeluh karena setelah dilantik malah turun eselon menjadi eselon IV, sementara ada pejabat diangkat eselonnya belum memenuhi syarat.
“Ada yang dipaksakan menduduki jabatan,” ungkap Ahmad Ready.
Ditambahkannya, acara pengambilan sumpah jabatan, pengukuhan dan pelantikan yang dilaksanakan di GORS Redelong Selasa 3/1/2017 lalu, telah melakukan pembohongan publik terhadap unsur Muspida Plus. Karena yang dilakukan bukan pengukuhan dan pelantikan tetapi mutasi besar-besaran.
Hal senada disampaikan Abu Bakar, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), mutasi yang dilakukan itu cacat hukum karena dalam mutasi yang dilakukan tidak melibatkan BKPP sebagai salah satu anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
”Terkait mutasi jabatan seharusnya BKPP yang mengodok proses mutasi, tapi kenapa mutasi yang dilakukan pada tanggal 3 kemarin itu BKPP tidak dilibatkan. Untuk itu lebih baik BKPP dibubarkan saja karena tidak diberikan kewenangan dalam mengodok proses mutasi,” cecar Abu Bakar.
Dia meminta, mutasi tersebut lebih baik ditinjau ulang lagi, dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016.
Sementara itu Erlian, S.Pd sekretaris BKPP membenarkan bahwa BKPP sebagai salah satu anggota Baperjakat tidak dilibatkan dalam mutasi tersebut.
”Biasanya mutasi pada sebelumnya BKPP dilibatkan karena merupakan salah satu anggota Baperjakat. Namun untuk mutasi kali ini kami hanya diberikan undangan itu pun sehari sebelum mutasi,” Jelas Erlian.
Tanggapan Anggota DPRK
Sementara tanggapan Ketua Komisi D DPRK Bener Meriah Tgk Usman Yakub setelah menerima keluhan dari beberapa pejabat eselon II dan III Bener Meriah tersebut mengatakan bahwa selain persoalan yang disampaikan tersebut banyak keluhan lain yang diterimanya.
“Banyak sekali persoalan dalam proses mutasi ini,” ujar Tgk. Usman sambil berjanji akan memanggil Plt.Bupati Hasanuddin Darjo dan Sekretaris Daerah Drs.Ismarisiska, MM untuk mendapatkan penjelasan terhadap persoalan yang muncul akibat mutasi Ala Darjo itu.
“Saya akan meminta pimpinan dewan untuk memanggil kedua pejabat Bener Meriah tersebut untuk meminta penjelasan terkait mutasi yang dilakukan,” tegasnya.
Sementara ketua Badan Legeslasi (Banleg) DPRK Bener Meriah Tgk. Muhammad Amin juga merasa kecewa dengan kejadian mutasi tersebut, karena banyak kejanggalan yang terjadi dalam mutasi yang dilakukan Pemda Bener Meriah.
”Sebelumnya sudah ada pejabat yang pindah ke Kabupaten lain, seperti Anwar dan Sukma mereka telah pindah ke Aceh Tengah dan Doni sudah pindah ke Banda Aceh namun tetap dilantik dalam mutasi kemarin itu. Apa sebenarnya yang terjadi?,” kata Tgk. Muhammad Amin bernada tanya. (GM)
