Takengon-LintasGayo.co : Pada sesi ketiga debat kandidat gubernur Aceh yang disiarkan secara langsung oleh Metro TV, Kamis malam 22 Desember 2016, penyelenggara debat memberi kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk bertanya kepada pasangan lawannya yang ditentukan oleh pihak penyelenggara.
Secara umum, sesi ini alih-alih menguntungkan penanya yang diuntungkan dengan pertanyaan yang diajukan. Malah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu membuat kandidat yang dipertanyakan mendapat kesempatan untuk berkampanye memperjelas visi dan misinya.
Misalnya ketika Irwandi Yusuf bertanya kepada Tarmizi Karim, bagaimana caranya nanti dia meningkatkan kesejahteraan nelayan yang di Aceh nota bene merupakan kelompok masyarakat yang paling tidak sejahtera.
Pertanyaan ini justru memberi peluang kepada Tarmizi Karim untuk menguraikan visi dan misinya yang akan membagi Aceh ke dalam zona-zona produksi, di antaranya pertanian, industri dan tentu saja maritim. Malah dengan pertanyaan ini Tarmizi berkesempatan untuk mengaitkan programnya dengan program pemerintah pusat yang berfokus pada pembangunan maritim.
Atau ketika Apa Karya bertanya kepada Irwandi, bagaimana membangun Aceh yang berwawasan lingkungan, terkait dengan lahan gambut dan soal pemberian izin pengelolaannya. Ini justru menjadi kesepatan bagi Irwandi yang punya latar belakang bekerja di NGO Lingkungan untuk memamerkan pengetahuannya yang komprehensif mengenai lahan gambut.
Tapi dari semua pertanyaan, amatan tim redaksi, pertanyaan ‘panas’ dilontarkan oleh Mualem yang mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan pada giliran pertama kepada Zaini Abdullah yang merupakan pasangannya sebagai incumbent.
Mualem menanyakan pertanyaan ‘tendensius” menyoal kinerja Gubernur non aktif yang akrab dipanggil Abu Doto ini.
“Bagaimana bisa anda merasa percaya diri melanjutkan pemerintahan, sementara anda tidak menjalankan amanah MoU Helsinki terkait bendera dan tidak bisa menjalin kekompakan dengan DPRA Wagub bahkan kepala dinas”, tanya Mualem.
Pertanyaan ini justru memberi kesempatan kepada Abu Doto untuk menjelaskan pandangannya mengenai MoU Helsinki dan bagaimana dia sudah bekerja keras untuk itu dan menekankan bahwa perdamaian Aceh berada dalam koridor NKRI, ini sekaligus menjawab polemik soal bendera.
Yang menarik adalah pada poin tidak sejalan dan seirama, justru melalui pertanyaan Mualem, Abu Doto jadi membuka persoalan yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Terkait dengan DPRA, menurut Abu Doto, meski semua program sudah dibicarakan dengan DPRA, tapi banyak anggota DPRA yang over active.
Terkait pertanyaan Mualem mengenai Wakil Gubernur yang tidak dilibatkan, Abu Doto menerangkan bahwa ternyata selama setahun awal pemerintahan Abu Doto sudah memberi wewenang yang besar kepada Mualem, tapi Mualem tidak kompeten dalam menjalankannya.
“Jadi salah besar kalau dikatakan tidak ada kerjasama dengan Wagub”, pungkas Zaini Abdullah. (Red)
