Redelong-LintasGayo.co : Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Tatang Sulaiman meminta agar prajurit TNI bersikap netral pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2017.
Hal tersebut disampaikan Tatang Sulaiman di Gedung Olahraga dan Seni Redelong dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Pemkab serta masyaraakat Kabupaten Bener Meriah, Jum’at (18/11).
“Aparat TNI, aparat Polisi, aparat KIP, aparat Panwaslih sampai ke Imam Mukim harus netral dan siap, ini kunci agar Pilkada dapat berjalan aman dan damai. TNI harus netral dan siap, tidak memihak, tidak mendukung, tidak memberikan pasilitas, tetapi harus berlaku sama,” pintanya.
Dia mengatakan, di Kabupaten Bener Meriah ini ada tujuh calon, kepada ketujuh calon bupati dan calon wakil bupati Pangdam Iskandar Muda itu meminta dandim harus berlaku sama, “saya minta dandim harus berlakusama kepada ketujuh calon, tidak ada bermain sembunyi-sembunyi, kepada salah satu pasangan datang, kepada pasangan lain tidak datang, itu tidak netral, itu tidak boleh,” tegas Mayjen TNI Tatang Sulaiman.
Pangdam mengharapkan agar Dandim dan Kapolres memberikan perhatian yang sama kepada ketujuh pasangan calon. “Pak dandim dan pak Kapolres kalau salah satu pasangan minta diamankan, kepada calon yang lain juga harus memberikan perlakuan yang sama, aparat itu harus berdiri disemua golongan. TNI, Polri itu sandaranya TNI, Polri. Kalau TNI dan Polri sudah memihak yakin dan percaya hanya segelintir kecil yang diuntungkan, sementara yang banyak dirugikan, ini banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,”ujarnya.
Tatang Sulaiman menceritakan, dahulu TNI pernah tidak netral, TNI bermain politik, TNI dihujat habis-habisan, TNI dicacimaki, TNI tidak dipercaya, karena TNI berpihak kepada salah satu kelompok. “Saya tahu betul dibawah tahun 98 itu kepercayaan terhadap TNI itu jauh berada dititik paling rendah, kalau 10 orang ditannya percaya tidak kepada TNI, dari 10 orang ini hanya dua orang yang menjawab percaya, sedangkan yang delapan orang menjawab tidak percaya,” tegasnya.
Dia melanjutkan, setelah itu rakyat mendorong TNI untuk berubah, merepormasi, TNI berubah, TNI merespon tuntutan rakyat tersebut. “tahun 1998 kesini, lembaga surve menyatakan, lembaga TNI adalah lembaga yang paling terpercaya 92 persen, berarti dari 10 orang yang ditanya siapa yang percaya kepada TNI, dari 10 orang yang ditanya sembilan orang menjawab percaya, dan hanya satu orang yang menjawab tidak percaya, kenapa, karena TNI sudah tidak bermain politik praktis,”kata Mayjen TNI Tatang Sulaiman.
Lebih jauh dikatakannya, inilah yang menjadi komitmen TNI, mulai dari Presiden, Panglima TNI hingga babinsa netralitas TNI sudah menjadi keharusan. “Saya pikir Polisi juga harus demikian, pemerintah daerah juga demikian, jangan miring-mingring, imum mukim, gecik, camat harus netral, harus siap untuk damai, untuk aman dan nyaman. Korbankan kepeningaan kita untuk kepentingan lebih besar itulah aparat, siap kapan saja dibutuhkan, hadir lebih awal, kalau ada konflik segera menetralisir lebih awal, sugera mendamaikan, kalaupun ada konflik selesaikan segera jangan tunggu besok atau lusa, jam itu juga harus diselesaikan,” pintanya.
Mayjen TNI Tatang Sulaiman meminta, kalau ingin menciptakan damai, semua harus siap dengan komitmen tersebut, jangan hanya bicara damai saat deklarasi damai saja, tapi pada pekerjaannya tidak damai, “Daerah kita ini (Aceh-red) adalah daerah syaariat islam, jadi apa yang diucapkan harus konsekwensi dilakukan,”terangnya.
Sebelumnya Plt Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM dalam sambutanya menyampaikan, Pemkab Bener Meriah bersama seluruh elemen masyarakat selalu berupaya menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan termasuk situasi politik demi menjaga suasana damai ditengah masyarakat. Hal itu ditandai dengaan kondusifnya Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini.
Sebagai contoh kata Plt Bupati Bener Meriah itu, penyelenggaraan Pilkada hingga saat ini tahapan Pilkada di Bener Meriah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “kami terus memantau dan memastikan netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaaten Bener Meriah, kami akan menindak tegas bila ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan Pilkada di Bener Meriah,” terangnya.
Namun dalam perjalanannya tambah Plt Bupati Bener Meriah itu terdapat beberapa insiden yang mencoba membuat situasi tidak kondusif, seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 November 2016 kemarin, dimana telah terjadi ledakan yang diduga granat di posko pemenangan salah satu calon wakil bupati Bener Meriah, “walaupun tidak ada korban jiwa namun berita ini sedikit mengganggu ketenangan menjelang Pilkada, karena itu, kami membutuhkan dukungan maksimal TNI dan Polri untuk mengamankan dan menertibkan terselengaranya Pilkada di Kabupaten Bener Meriah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari satuan personil Polres Bener Meriah, Kodim 0106 Aceh Tengah/Bener Meriah dan Batalyon Infanteri 114 Satria Musara,” demikian Hasanuddin Darjo.
(SP)
