Takengon-LintasGayo.co : Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi tindakan terjadinya penyimpangan realisasi Anggaran Dana Desa (ADD), perlu dibentuk lembaga khusus semacam Badan Monitoring sehingga memperkecil kemungkinan Reje Kampung terjerat oleh hukum seperti yang dikhawatirkan oleh Reje dan Aparat Kampung selama ini.
Demikian dinyatakan oleh Khairul Adhian, ST, salah satu tokoh pemuda peduli Kampung di Takengon, Minggu (11/09).
Menurut Khairul, meningkatnya satuan pendapatan Desa yang bersumber dari APBN tersebut, jelas akan menyulitkan pihak Reje atau aparatur Kampung untuk mengelola anggaran tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya SDM, pendamping desa yang direkrut berlatar belakang sebahagian bukan dari orang teknik (profesi perencana) sehingga pekerjaan mereka retan banyak terjadi kesalahan baik dilihat dari fisik maupun anggaran yang diperuntukan.
Untuk itu, pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kapasitas para Reje selaku pengelola Dana Desa, jika tidak, banyak para Reje Kampung maupun aparaturnya berhubungan dengan pihak berwajib.
Disinggung, tentang adanya lembaga pemerintah seperti BPM maupun Inspektorat, mengawasai anggaran Desa tersebut, Khairul mengatakan pembinaan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut terbatas, karenanya kita berharap pemerintah Daerah dapat mempasilitasi pembentukan lembaga Khusus Monitoring Dana Desa atau apapun namanya, sembari mengatakan bahwa lembaga tersebut orang-orangnya direkrut dari unsur Akademisi, profesional, LSM dan Wartawan.
Diterangkannya, Dana Desa yang di limpahkan Pusat ke Desa-Desa merupakan rahmat bagi masyarakat, tetapi saat ini, setelah kita melihat, mendengar ada oknum-oknum yang menyalahgunakan Uang rakyat tersebut, akibatnya menjadi Laknat bin Ajab, sudah seharusnya para tokoh dari berbagai profesi memperhatikan prihal ini, sehingga masyarakat (sasaran) dapat menikmati kebijakan pemerintah pusat ini.
(GM)
