Catatan Fakhruddin*
Keterkaitan dengan pemberitaan di beberapa media nasional dan lokal terkait dengan Kasus dugaan korupsi oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), sekaligus ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2011. mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).
Dalam pemeberitaan mencatut nama Ruslan Abdul Gani (RAG), hampir semua media mencantumkan nama Kabupaten Bener Meriah, tentunya ini akan berdampak terhadap ketidaknyamanan, psikososial publik dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Kita sepakat kasus Korupsi ini di tuntaskan sesuai dengan prosedur hukum tipikor,.namun selayaknya media bisa membilah dalam penggunaan bahasa dalam pemberitaan tidak semerta-merta mencatutkan Nama Kabupaten Bener Meriah, memang sulit memisahkan antara Ruslan Abdul Gani sebagai Bupati Bener Meriah serta Mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), namun perlu di berikan pencerahan kepada public bahwa kasus korupsi ini tidak di lakukan semenjak Ruslan Abdul Gani sebagai Bupati Bener Meriah.
Kita juga sepakat sekiranya pemerintah Bener Meriah harus meberikan klaripikasi dan penjelasan ke beberapa pihak sehingga merubah pandangan publik terhadap kronologis kasus yang menimpa Ruslan Abdul Gani (RAG), minimal dampak terhadap pemberitaan di beberapa media akan mengganggu psikologis masyarakat juga akan mempengaruhi akuntibilitas publik terhadap pemerintah.
Di satu sisi secara positif kasus yang menimpa mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), cukup menjadi pelajaran bagi public dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada khususnya, dalam pengelolaan pemerintah, anggaran dan penggunaan anggaran. Kewaspadaan dan efetifitas dalam mengelola anggaran itu sangat penting terlebih lagi beberapa kasus korupsi yang terjadimasih kerap dengan kepentingan politik, yang benar saja belum tentu benar apalagi yang sudah salah, atau kebalikannya yang salah bisa benar yang benar bisa salah.[]
*Pengamat politik, direktur Redelong Institute
