Takengon-LintasGayo.co : Dalam Rapat Koordinasi DPD KNPI se Aceh, 30 Desember 2015 di Banda Aceh, pada prinsipnya seluruh peserta mengharapkan adanya fokus program pemerintah provinsi dn daerah dalam melakukan pembinaan terhadap kepemudaan, dan menitik beratkan program kepemudaan kedepan pada usaha sektor real. Diharapkan kebijakan pemerintah Aceh dn Kabupaten/kota di provinsi Aceh, dapat bersinergi membangun perekonomian pemuda.
Sasaran pembinaan yang paling utama yakni bagi kalangan pemuda pengangguran dn pemuda yang terlanjur pengguna narkoba. Potensi ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Terlebih di Aceh yang memiliki payung hukum cukup jelas yakni UU Pemerintahan Aceh. Bahwa dana Otsus itu lebih dititikberatkan kepada pembangunan ekonomi kerakyatan.
Oleh sebab itu, kebijakan anggaran pemerintah Aceh ke depan hendaknya dapat mengakomodir aspirasi kepemudaan utk pembangunan perekonomian sehingga tercipta pemerataan dn meningkatkan kualitas hidup terhadap rakyat Aceh, terutama sekali bagi kalangan pemuda Aceh.
Menanggapi hasil Rakor KNPI Aceh ini, salah seorang peserta utusan dari DPD KNPI Aceh Tengah, Zuhri Syafriwan.AB dan Satria Darmawan dalam siaran pers yang diterima LintasGayo.co, Sabtu 2 Januari 2016 mengatakan bahwa perhatian pemerintah Aceh untuk kalangan pemuda sangat dibutuhkan melalui adanya pembinaan dan daya dukung program dari pemerintah terhadap pemuda.
“Dukungan itu tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana yang memadai untuk program pembinaan pemuda dalam dunia usaha sektor real,” ujar Zuhri.
Hal ini penting, tegasnya, mengingat bahwa kalangan anak muda adalah kalangan yang rentan terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif.
“Jadi pemerintah harus melakukan pencegahan secara dini terhadap kemungkinan meningkatnya angka pemuda Aceh pengguna Narkoba,” tegas Zuhri. (SP)
