Banda Aceh-LintasGayo.co : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Aceh, Drs Ramli Rasyid MSi mengungkapkan bahwa dari 128.486 guru di Aceh, ada sebanyak 35 ribu atau 27,4 persen lebih guru sudah mengabdi selama 17 tahun tapi belum pernah mendapatkan pelatihan. Demikian dinyatakan dihadapan peserta kegiatan Lokakarya 2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diikuti oleh 56 peserta dari unsur anggota DPRK, Dinas Pendidikan dan Kemenag mewakili 9 kabupaten mitra USAID PRIORITAS di Banda Aceh, 17 September 2015.
“Dari 128.486 guru di Aceh, 90.000 guru di bawah naungan Dinas Pendidikan dan selebihnya di bawah naungan Kementerian Agama, bahkan di Kemenag masih banyak guru bakti atau tenaga kontrak. Dari keseluruhan itu, tahun 2014 sebanyak 27,4 persen guru belum mendapatkan pelatihan hampir selama 17 tahun mengabdi menjadi guru bahkan sebelumnya mencapai 37,4 persen,” jelas Ramli.
Ramli kembali mengingatlkan bahwa kebijakan berdasarkan data adalah sesuatu yang mahal. “Kebijakan yang diambil berdasarkan data terutama kebijakan yang menyangkut pengembangan keprofesian guru adalah mahal. Tapi akan lebih mahal lagi jika kebijakan diambil tidak berdasarkan data, karena akan menghasilkan kebijakan yang kurang baik dan bisa saja tidak tepat sasaran,” ingat Ramli.
Oleh sebab itu, kata dia, data PKB sangatlah dibutuhkan dan ini menjadi mahal karena dapat diketahui guru apa, siapa namanya, di mana menganjarnya dan pelatihan apa yang dibutuhkannya.
Dia juga berharap dewan yang ikut serta pada kegiatan tersebut dapat mengambil satu kebijakan dengan adanya hasil PKB tersebut.
Sementara itu, Penasehat Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan USAID PRIROITAS, Mark Heyward Ph.D menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merumuskan rencana strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan berbasis kebutuhan pada jenjang KKG/MGMP.
“Tujuan kegiatan Lokakarya 2 PKB ini adalah untuk merumuskan rencana strategis PKB dan terintegrasi ke dalam perencanaan daerah. Oleh karenanya kita mengundang DPRK untuk mengetahui proses analisis ini, sehingga DPRK sudah mengetahuinya sejak awal,” kata Mark.
Dalam lokakarya ini peserta akan menemukan formulasi harga satuan yang efesien dan mengidentifikasi potensi pembiayaan pelatihan yang berasal dari APBK dan Non APBK (BOS dan tunjangan sertifikasi guru). “Kami mengharapkan dari kegiatan ini dapat lahir draft rencana strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru yang terintegrasi dalam perencanaan daerah seperti renstra atau renja,” jelas Mark dihadapan peserta dari beberapa kabupaten mitra USAID PRIROITAS, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Bireuen. (Rel | Kh)
