Redelong-LintasGayo.co : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui instansi terkait, pihak kecamatan serta masyarakat setempat telah berupaya dengan segala cara untuk menggiring kawanan gajah liar keluar dari pemukiman penduduk maupun lahan perkebunan para petani di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo. Demikian dinyatakan Bupati Bener Meriah Ir. H. Ruslan Abdul Gani, Dipl,SE, saat dikonfirmasi wartawan, usai melakukan rapat rutin di Op-room Setdakab, Senin (26/1/2015).
Disebutkan Ruslan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menggiring hewan liar yang dilindungi tersebut diantaranya menurunkan pihak dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, pembuatan parit isolasi agar gajah-gajah tersebut tidak bisa mendekat ke pemukiman warga, begitu juga menerjunkan meraka dari paranormal untuk menghalau gajah liar tersebut.
“Tetap saja korban berjatuhan, kami sudah usaha secara maksimal,” jelas Ruslan Abdul Gani didampingi oleh pejabat Sekdakab setempat, Asisten II dan Camat Pintu Rime Gayo.
Dikatakan Ruslan, saat ini pihaknya kembali mengundang tim BKSDA yang seyogyanya sudah berada di Bener Meriah. “Mungkin karena, kemarin, mereka baru melakukan penggiringan gajah di Bireuen, sehingga mereka kelelahan dan minta istirahat sebentar,” ujarnya dan sembari mengatakan penjelasan pihak BKSDA, bahwa untuk bulan-bulan ini, sifat gajah sedang aktif-aktifnya, karena dalam kondisi fase birahi.
Langkah selanjutnya, Bupati Bener Meriah ini juga menjelaskan bahwa kedepan untuk memudahkan cara menghalau hewan bertubuh besar tersebut pemerintah Provinsi Aceh dan Pemkab Bener Meriah akan membuat CRU (Conservasi Rescue Unit).
“Terkait lahan konservasi, sudah kita siapkan dan terletak di daerah Sayeng, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah. Tempat itu juga nantinya akan dijadikan obyek wisata, selain tempat berlindungnya gajah-gajah jinak seperti di Saree, Aceh Besar.“ ungkap Ruslan.
Menyinggung kerugian lahan kebun dan tanaman muda milik petani yang telah di rusak gajah liar tersebut, Ruslan menyatakan secara materil belum bisa dipastikan. Karena para petugas belum diberikan ijin turun ke lahan perkebunan milik petani tersebut guna untuk mendata jumlah kerugian masyarakat akibat amukan kawanan hewan liat tersebut.
“Untuk kerugian bersifat sementara, sebagian sudah ditanggulangi oleh pihak terkait seperti Dinas Transmigrasi, Sosial, Kehutanan dan Perkebunan dan BPBD. Mereka ini bertugas hanya memberikan bantuan bersifat sementara atau insidentil,” sebut Ruslan Abdul Gani mengakhiri keterangannya. (Man | Kh)
