
“Pelantikan pimpinan DPRK definitif harus segera dilakukan karena akan berdampak pada beberapa agenda tahunan Kabupaten yang sudah saatnya diselesaikan oleh DPRK. Selain itu DPRK Bireuen juga belum memiliki alat kelengkapan dewan. Kita khawatirkan keterlambatan pelantikan pimpinan defenitif dan alat kelengkapan dewan akan berpengaruh pada penetapan APBK Bireuen tahun 2015,” ungkap Asnawi.
Dilanjutkan, bila dilihat dari agenda perencanaan Kabupaten masuk bulan Oktober seharusnya sudah selesai dilakukan pembahasan KUA-PPAS di DPRK. Tapi kondisi yang terjadi sampai pertengahan bulan ini.
“Jangankan pembahasan anggaran, pimpinan defenitif dan alat kelengkapan saja belum tersedia. Banyak masyarakat mencemaskan kondisi tersebut, selain akan berdampak terhadap kinerja eksekutif juga akan merugikan masyarakat jika APBK tahun 2015 terlambat penetapannya,” ujarnya.
Ditambahkan lagi, dua tahun belakangan ini, Kabupaten Bireuen mendapatkan prestasi dalam hal penetapan APBK tepat waktu, dan bila dilihat dari kondisi yang terjadi untuk APBK tahun 2015 dapat kita pastikan akan terlambat penetapannya.
“Jikapun eksekutif memaksa untuk dapat ditetapkan tepat waktu kita khawatirkan pembahasan anggaran yang dihasilkan nanti tidak maksimal, tentunya akan merugikan masyarakat secara umum,” Â pungkas Ketua KNPI masa kerja 2013-2016 ini.
(Tarmizi A Gani | DM)