Banda Aceh-LintasGayo.co : Pemuda Tani Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menciptakan peluang industri di Aceh, demikian disampaikan Ketua HKTI Aceh, Tarmizi A Gani saat melakukan pertemuan dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Aceh, beberapa waktu lalu.
“Hal itu mengingat ketersediaan bahan baku yang memadai di Aceh, sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja bagi akademisi, tenaga ahli dan masayarakat Aceh,” kata Tarmizi A Gani yang diterima oleh Kepala Bidang Industri Menengah Besar Disperindagkop Aceh, Ir. H. M. Nasir.
Menanggapi apa yang diutarakan HKTI Aceh, M. Nasir mengatakan perkembangan industri di Aceh lebih didominasi oleh industri kecil, sedangkan untuk industri menengah dan besar sejauh ini masih minim. “Karena dihadapkan dengan beberapa hal, industri menengah dan besar masih minim di Aceh, dan ketika berbicara masalah industri besar dan menengah sangat tergantung pada kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota, ini penting agar tidak terkendala peraturan dan Undang-undang saat pelaksaaannya,” terang M. Nasir.
Ketika di tanya Pemuda Tani Indonesia HKTI Aceh contoh kendala tersebut, M. Nasir menjelaskan kendala itu misalnya menyangkut kesiapan lahan, DID dan uji kelayakan.
“Pernah terjadi anggaran milyaran sudah di kucurkan dari Jakarta untuk pembuatan pabrik MGS (Minyak Goreng Sawit-Red), namun karena ketidaksiapan Kabupaten tersebut sehingga uang terpaksa dikembalikan,” ungkap M. Nasir mencontohkan.
DIlanjutkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rencana pembuatan sirup manis di Kota Madya Sabang. “Kita mengharapkan Pemerintah Kota Sabang bisa menyiapkan kelengkapan yang di butuhkan dalam pembangunan industri, dan jika boleh programnya nanti dibangun dikawasan industri yang telah di tetapkan dalam tata ruang,” sebut M. Nasir.
Ketika ditanya dukungan Disperindagkop Aceh terhadap industri kecap di Bireuen, M. Nasir mengatakan pihaknya akan berusaha membantu, namun terlebih dahulu semua persyaratan harus dipenuhi sesuai aturan, sekaligus jika ketersediaan anggaran memadai, demikian M. Nasir.
[] PR | DM
