Redelong-LintasGayo.co : Ratusan masyarakat yang mengaku dari kelompok tenaga honorer Kategori 2 (K2) dari berbagai instansi di Bener Meriah, kembali datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) setempat. Selasa (20/5/14)
Kedatangan mereka kali ini bukan mempertanyakan berkas persyaratannya di angkat menjadi PNS melainkan menagih janji pemerintah setempat untuk mengusulkan kembali ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar peluang formasi penerimaan Tenaga Honorer K2 dibuka lagi didaerah tersebut, selain itu masih terdapat beberapa honorer yang tidak tercatat namanya dalam K2 sehingga melakukan protes dan berharap agar masuk dalam data tersebut sehingga dapat mengikuti ujian tes CPNS jalur honorer.
Diantara para tenaga honorer Bener Meriah ini, banyak juga yang membawa anak-anak bayi, sehingga terpaksa mereka tidak masuk ke dalam ruangan sidang. Kehadiran para pengabdi masyarakat ini diterima langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah M. Nasir, AK, terlihat juga ada anggota Dewan lainnya seperti Saharmija, SH, Tgk. Muhammad Amin, Marianto, dan beberapa anggota dewan.
Kelompok masyarakat yang mengaku sebagai tenaga honorer K2 Bener Meriah tersebut mengaku merasa berhak untuk menjadi CPNS dan kepada ketua DPRK setempat menyampaikan tuntutan agar menindaklanjuti janji pemerintah daerah untuk mengantarkan langsung data mereka ke BKN Pusat sekaligus mempertanyakan tentang tidak keluarnya data puluhan tenaga honorer tersebut kepada pihak BKN di Jakarta. Tuntutan lainnya agar pemerintah kembali mengusulkan kepada kementrian PAN maupun ke BKN untuk menerima jalur formasi tenaga honorer menjadi CPNS didaerah tersebut.
Ketua DPRK Bener Meriah M. Nasir AK, mengatakan menampung seluruh tuntutan dan harapan para tenaga honorer yang sudah mengabdi di pemerintahan Bener Meriah itu dan akan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dalam mencari sulusi agar para tenaga honorer itu dapat menjadi prioritas pada penerimaan CPNS mendatang sebagaimana formasi yang dijanjikan akan dibuka oleh pemerintah pusat melalui BKN maupun Kemen PAN RI, jelasnya.
Terkait tuntutan janji pemerintah yang telah disepakati dengan Dewan untuk mengantarkan berkas tenaga honorer yang belum terdata dalam K2, M. Nasir AK, mengatakan hal tersebut akan dikoordinasikan kepada pihak eksekutif dan bila hal tersebut telah disetujui maka harus dilaksanakan agar tidak ingkar terhadap janji apalagi hal itu diputuskan dalam rapat dewan dihadapan para tenaga honorer ketika itu, sebut M. Nasir.
Untuk hal tersebut, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dan meminta kepada para perwakilan dari tenaga honorer tersebut dapat mendampingi pihak eksekutif maupun legislatif berangkat ke kantor BKN Pusat di Jakarta.
“Silakan pilih perwakilan yang akan diberangkatkan sehingga tidak ada dusta diantara kita” papar politisi Partai Golkar yang ogah maju pada pileg 2014 ini. (Rahman)
