Takengon-LintasGayo.co : Akumulasi kekecewaan warga korban Bencana Gempa Gayo terhadap kinerja pemerintah daerah setempat, akhirnya para pengunjukrasa para korban gempa Gayo, massa penuntut dilantiknya Komisioner KIP Aceh Tengah sepakat melakukan penyegelan sejumlah fasilitas umum pemerintah mulai dari penyegelan pintu kantor Bupati, Pendopo dan Kantor KIP Aceh Tengah yang berada di Belang Bengka Kecamatan Pegasing, Senin sore (17/2/14).
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna Istimewa anggota DPRK membahas tentang HUT Kute Takengon ke-437 yang berlangsung di Oproom Setdakab Aceh Tengah, setelah mendapatkan masukan dan usulan dari perwakilan masyarakat korban bencana alam gempa Bumi Gayo dan massa 10 pimpinan partai politik yang mendesak Bupati Aceh Tengah segera melantik anggota KIP yang baru.
Pimpinan sidang membacakan tuntutan serta menyetujuinya melalui forum Dewan yang dihadiri oleh hanya 10 orang anggota Dewan yakni M. Nazar (wakil pimpinan dewan) yang juga menjadi pimpinan sidang istimewa paripurna khusus DPRK, Wajadal Muna, SH, M.Hum, Ikhwanussufa, S.Ag, Syamsuddin, Yurmiza Putra, Syukurdi Iska, H. Zulkifli, Ruta, Budiyono, akhirnya disepakati beberapa poin yang dijadikan aspirasi tuntutan warga yang harus direalisasikan antara lain :
1. Pihak BRI Cabang Takengon selaku pihak penyalur bantuan rehab dan rekon Gempa Gayo, segera melakukan pencairan dana kepada pokmas yang telah mendapatkan SK dari Bupati, dengan catatan bahwa DPRK Aceh Tengah sebagai pihak penjamin, sebelum dibuatnya rekomendasi dan penandatangan yang dilakukan oleh para pihak termasuk PPTK dari program bantuan tersebut.
2. Mendesak Bupati Aceh Tengah dalam waktu relatif singkat untuk melaksanakan pelantikan KIP Aceh Tengah.
3. Apabila Bupati tidak mengindahkan atau merealisasikan tuntutan ini, maka akan dilakukan pemakzulan Bupati Aceh Tengah.
Usai mendengarkan putusan pimpinan sidang, masa merasa lega dan bubar setelah melakukan penyegelan kantor Bupati, Pendopo dan Kantor KIP Aceh Tengah, dalam aksi kali ini tidak ada kegiatan yang bersifat anarkis dan pengrusakan fasilitas pemerintah. (GM)
