Takengon – LintasGayo : Aktivis lingkungan khususnya kawasan Danau Lut Tawar, Sadikin alias Gembel kembali mengingatkan pentingnya penyelamatan Danau Lut Tawar yang kian hari kondisinya menurut amatannya kian memprihatinkan tanpa upaya konkrit dari pihak terkait termasuk elemen sipil berbasis lingkungan.
“Mari sama-sama menjaga kelestarian Danau Lut Tawar yang merupakan salah satu ikon wisata Aceh Tengah. Langkah-langkahnya diperlukan pendistribusian advokasi terpadu kepada masyarakat,” kata Gembel di Takengon, Rabu 14 Agustus 2013.
“Langkah-langkah ini nantinya dijadikan dalam mendukung pergerakan civil sosiety yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat”, kata perenang pertama yang melintasi danau Lut Tawar tahun 2004 silam ini.
Dijelaskan pria berrambut gondrong ini, pergerakan civil sosiety merupakan gerakan masyarakat sipil yang didasari oleh kesetaraan dan kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan umum.
“Masyarakat juga perlu mandiri, dan otomatis kesadaran untuk menjaga kelestarian Danau Lut Tawar akan semakin meningkat, karenanya dibutuhkan advokasi terpadu guna memfasilitasi masyarakat tersebut”, kata Gembel.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan keinginan politik dari pemangku kebijakan agar hal ini dapat terlaksana dengan baik. “Jika tidak ada keinginan politik, maka upaya apapun mustahil dapat terlaksana. Regulasi mesti ada dan tegas terkait keselamatan Danau Lut Tawar”, jelas Sadikin.
Pengurus FPDLT di Fit and Proper Test saja
Dia juga menegaskan agar para politisi tidak mengurusi lingkungan secara praktis pada lembaga berbasis sipil. Gembel merasa sangat pesimis akan berhasil dalam misi lingkungan. Contohnya Forum Penyelamatan Danau Lut Tawar (FPDLT) sejak berdiri beberapa tahun silam belum berhasil menunjukkan hasil nyata untuk keselamatan Danau Lut Tawar.
“Memilih pengurus FPDLT sebaiknya melalui uji kepatutan dan kemampuan (fit and proper test – red) saja, mungkin perjuangannnya akan lebih berhasil,” kata Sadikin yang sebelumnya sempat berencana maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah namun kemudian mengundurkan diri dengan alasan dinamika politik di Aceh Tengah tidak baik. (WA)
