BANDA ACEH – LintasGayo : Diskusi dan evaluasi terbatas Ikatan Musara Gayo Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) setelah melihat langsung kondisi gempa Gayo, menyimpulkan untuk masa pemulihan di Gayo harus ada lembaga Ad Hoc sejenis BRR, karena kondisi awal telah membuktikan sulitnya mendapatkan data valid untuk korban gempa serta banyak bantuan masyarakat dari seluruh Indonesia, organisasi dan perusahaan serta ada bantuan asing yang lolos tidak terdata.
“Ini dapat menimbulkan korupsi dari bencana,” kata pengacara dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum Musara Gayo Alwin Desry, SH ketika menyampaikan pendapat dihadapan ketua dan anggota Ikatan Musara Gayo Jabodetabek di Hip Burger Banda Aceh,Jum’at malam 19 Juli 2013.
Memurut Alwin, dari hasil tinjauan Musara Gayo ke lokasi bencana, tidak mungkin pendataan dilakukan secara komando, tetapi harus ada badan ac hoc yang menanganinya.
“Saya pikir gubernur perlu mendalami soal lembaga ini, karena masyarakat Gayo bukan masyarakat cengeng, sehingga sangat mudah disusupi kelompok yang tidak berhak nantinya,” kata Alwin.
Sementara Ketua Ikatan Musara Gayo H Hasan Daling sangat berharap semua pihak serius dan tulus membantu Gayo, dan berharap bantuan berasal dari satu pintu yang terorganisir dengan baik, agar pertanggung jawabannya pun mudah.
“Soal penyaluran bantuan saja sampai sekarang masih bermasalah, lamban, dan tidak merata,” kata Hasan Daling.
Hasan Daling juga meminta agar lembaga ad hoc ada dalam pelaksanaan rehab rekon Gayo.
“Beri kesempatan orang lokal ikut memikirkan daerahnya, dan itu baru berjalan kalau ada lembaga dan mudah dipantau,” ujar pensiunan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia ini.(Atjehpost/Jauhari Samalanga)
