Takengon – LintasGayo : Aktivis anti korupsi Gayo dan Inisiator Kelompok Kerja (Pokja) pemantauan rehab rekon pasca gempa Gayo Hamdani meminta kepada pemerintah Aceh untuk segera membentuk badan Ad Hoc yang akan menangani rehab-rekon di Gayo, karena badan tersebut diperlukan sebagai kontrol dan memanfaatkan sumberdaya lokal.
“Badan ad-hoc semacam BRR harus ada sebagai pengontrolan,” kata Hamdani ketika kepada LintasGayo di Takengon, Jum’at 12 Juli 2013 menyahuti peryataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), utopo Purwo Nugroho kepada media.
Dalam pelaksanaan rehab rekon Gayo, kata Hamdani, sebaiknya jangan dilakukan oleh BNPB, karena lembaga itu hanya bekerka dimasa tanggap darurat, dan bukan lembaga profesional manangani rehab rekon,” kata Hamdani.
“Kalau PNPB yang melakukan rehab rekon kita yakin tidak selesai,” ujar Hamdani.
Menurutnya, lembaga ad-hoc juga merupakan lalulintas anggaran yang terarah, apalagi dalam pendanaan nantinya juga melibatkan bantuan asing.
“Makanya penting ada lembaga itu,” ujar Hamdani.
Sebelumnya, Utopo Purwo Nugroho menyebutkan untuk percepatan rehab rekon BNPB bersama Kementerian Keuangan akan membahas mekanisme pendanaannya, dan tidak diperlukan lembaga ad-hoc sejenis BRR. (tarina)
