Mencermati Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bener Meriah

oleh

Oleh : Muhammaddinsyah*

SAAT ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis.

Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan karena ingin melihat bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan keleluasaan bagi aparatur desa untuk mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar yang berasal dari Pemerintah pusat. Sisi baiknya hal ini menunujukkan bahwa Pemerintah pusat serius dalam usaha memajukan desa.

Tidak terkecuali, dari 233 desa di Kabupaten Bener Meriah 232 Desa sudah definitif dan mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) kecuali Desa yang belum definitif yaitu desa Mekar Jadi Ayu kecamatan Weh Pesam.

Sudah menjadi rahasia umum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan masih sangat jauh dari kata memuaskan bagi warga desa, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga desa di kabupaten tersebut melaporkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh aparatur Desa bahkan mirisnya banyak Reje kampung (Kepala Desa) di Kabupaten tersebut yang telah dipaksa mundur dari jabatanya akibat dari gagalnya Reje Kampung dalam mengelola ADD ini.

Ada apa dengan pengelolaan ADD di Bener Meriah ?

Berikut penulis jabarkan beberapa hal yang menjadi sebab gagalnya pengelolaan ADD di Bener Meriah. Pertama, akibat dari ketidakmampuan aktor pengelola ADD dalam hal ini para aparat desa yang banyak diantaranya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut, menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal dalam proses implementasinya. Selain itu, yang menyebabkan tata kelola ADD di Bener Meriah masih belum efektif adalah  kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Yang menjadi ketakutan bersama adalah kurangnya pemahaman dalam pengelolaan ADD ini berimbas pada munculnya korupsi berjamaah ataupun korupsi perseorangan yang dilakukan oleh aparatur desa yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dana desa.

Seharusnya, karena sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa di Bener Meriah masih kurang memahami pengelolaan keuangan perlu adanya pelatihan terhadap apatur desa dengan bimbingan teknis dan lain lain. agar aparatur desa dapat mengelola keuangan dan manajemen desa dengan lebih baik. Aparat desa perlu harus mengetahui ilmu manajerial, sehingga kegiatan didesa dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang ada terlaksana bisa maksimal.

Menurut Edward Azran, kepala desa, sekretaris desa dan bendahara harus mengetahui ilmu manajerial, Selain itu ilmu agama hendaknya diperkuat agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik”.

Dibutuhkan juga tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang punya kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

Pada intinya, supaya ADD di Bener Meriah tepat sasaran dan terlepas dari praktek Korupsi, pemerintah daerah harus melakukan bimbingan  tehnis kepada seluruh aparatur desa juga pihak terkait yang mengelola ADD ini. Warga Desa juga harus diberikan sosialisasi, karena Fakta dilapangan menunjukkan  banyak dari masyarakat Bener meriah yang sama sekali tidak mengetahui system pengelolaan Alokasi Dana Desanya sendiri.

Bukan hanya pemerintah, Seluruh elemen masyarakat di Bener Meriah harus mengambil peran dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena pengelolaan ADD di Bener Meriah harus dikembalikan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.[]

*Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh

Comments

comments