Oleh: Razikin Akbar*
Mengkaji politik selalu menjadi pembahasan menarik apabila dikaji, banyak persepsi yang muncul ketika politik tersebut dibahas. Politik secara umum digambarkan sebagai praktik ilmu dan sebagai seni maupun praktik tentang pemerintahan yang didalamnya memuat aspek kekuasaan yang terorganisir, institusi-institusi kekuasaan serta perlawanan-perlawanan. Konsep politik yang seperti ini kerap sekali dikaitkan dengan pola pemerintahan di suatu negara maupun daerah. Ketika berbicara politik, banyak orang kemudian menjadikan partai politik, lembaga eksekutif maupun legislatif menjadi rujukan pembahasan tentang politik. Padahal sebenarnya pada dasarnya manusia ialah homo politicus, yang berarti bahwa manusia itu memiliki kecenderungan berpolitik didalam kehidupannya sehari-hari. Manusia mempraktikkan perjuangan, pertentangan, kompetisi, perlawanan, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan tertentu.
Berbagai kajian dibahas oleh kacamata politik, mulai dari ekonomi, hukum, sosial bahkan hingga kajian gender menjadi pembahasan. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan politik itu sendiri demi tercapainya suatu tujuan atau kekuasaan yang bisa mempengaruhi berbagai kebijakan politik dan kajian tersebut secara universal.
Gender sebagai salah satu kajian politik seharusnya patut mendapat perhatian serius oleh berbagai pihak didalam politik, mulai dari akademisi, masyarakat sampai politisi. Penerapan istilah kesetaraan gender harus benar-benar diperhatikan secara serius didalam politik, jangan sampai salah mempersepsikan antara politik dan gender, sebab masih banyak yang mempermasalahkan kewajaran perempuan didalam dunia politik, khusunya lagi dalam hal kepemimpinan. Karena realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai peranan yang dilakukan, utamanya dalam mempengaruhi kebijakan publik. Istilah Equilibrium Gender (Keseimbangan Peran dalam Gender) didalam politik harus benar-benar berjalan. Perempuan memiliki arti yang penting didalam membangun kemitrasejajaran dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.
Belum lagi di musim politik seperti sekarang ini, jangan hanya menjadikan isu gender sebagai pemanis bibir untuk menebar janji di saat kampanye belaka, hal ini mengingat jumlah suara perempuan sebagai konstituen selalu menggiurkan bagi para calon-calon pejabat negeri dan daerah ini. Mengingat hal tersebut, kaum perempuan harus mulai sadar dalam menyikapi politik. Perempuan harus benar-benar sadar bahwa peran mereka sangat dibutuhkan secara konstituen sebagai pemberi suara yang cukup banyak.
Kaum perempuan harus benar-benar melihat secara melek Track Record calon pemimpin yang mana yang dari dulu benar-benar memiliki peran menyuarakan kepentingan perempuan. Dan apa yang telah mereka lakukan terhadap isu-isu yang bersangkutan dengan Kesetaraan Gender. Sebab proses kepemimpinan seseorang dan arah kebijakannya kedepan bisa diukur dari Track Record serta Visi dan Misi yang telah dipaparkan.
Dan sangat disayangkan untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung serentak 15 Februari 2017 yang akan datang, khususnya di tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Provinsi Aceh untuk saat ini belum diwarnai oleh wajah seorang tokoh perempuan. Apakah Aceh hingga saat ini belum memiliki seorang tokoh perempuan yang kharismatik yang dapat mengusik kursi yang dalam kurun waktu belasan tahun kebelakang pasca MoU Helsinski seolah-olah diperebutkan oleh para pria yang orang-orangnya itu-itu saja. Semoga kedepannya perempuan dapat mewarnainya.
Semoga kepada para perempuan yang terhitung memiliki hak suara dan hak politik agar sadar sesadar-sadarnya tentang bagaimana perannya dan bagaimana memperjuangkan hak-hak serta menyeimbangkan perannya di dalam politik demi melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang memiliki dampak positif terhadap perempuan. Dan hal itu dimulai dengan mempelajari Track Record dan Visi Misi Calon Pemimpin yang peduli akan kepentingan perempuan dan tindakannya dengan memilih yang peduli terhadap kepentingan perempuan demi terwujudnya perjuangan terhadap Equilibrium dalam konteks Kesetaraan Gender.
*Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Aceh Tengah (IPPEMATA) Banda Aceh
