Opini Sara Sagi Terbaru

Refleksi 2014; Inikah Gerbang Revolusi Gayo?

Oleh : Win Wan Nur*

Win Wan Nur
Win Wan Nur

Beberapa jam lagi tahun 2014 akan segera berlalu. Banyak peristiwa penting yang terjadi di tahun ini bagi Rakyat Indonesia secara umum maupun Gayo secara khusus.

Bagi rakyat Indonesia, salah satu peristiwa penting yang akan terus dikenang dari tahun 2014, tentu saja peristiwa pemilihan presiden yang paling hiruk pikuk sepanjang sejarah berdirinya negara ini.

Sementara secara khusus untuk Gayo sendiri, tahun 2014 yang akan segera kita tinggalkan ini, juga layak untuk dikenang sebagai tahun yang istimewa. Apa sebab?

Di tahun 2014 ini, kesadaran akan Ke-Gayo an yang pada tahun-tahun belakangan ini mulai tumbuh, terus dipupuk dan berkembang akhirnya benar-benar muncul ke permukaan. Ada semangat untuk melakukan revolusi guna membangkitkan Gayo yang sekian lama seolah terkubur dan hilang dari peradaban.

Dan sebagaimana semua revolusi bermula. Semangat ini tidak muncul tiba-tiba. Ada latar belakang dan situasi tertentu yang menumbuhkannya.

Semangat ini diawali dengan munculnya generasi ketiga Gayo pasca kemerdekaan. Yang merasa gelisah mencari jati diri, karena generasi Gayo di atasnya adalah generasi Gayo yang hilang. Putra-putri generasi Gayo pertama pasca kemerdekaan. Generasi Gayo yang karena euphoria kemerdekaan 1945 lalu mencampakkan adat dan budaya Gayo dari hidup keseharian. Karena edet dipandang sebagai warisan feodal yang identik dengan kaki tangan Belanda.

Kerinduan ini hadir, karena Generasi Gayo ini yang mulai banyak merantau, membaur dengan berbagai pola hidup dan kebudayaan. Mulai merasakan ada sesuatu yang hilang, tak punya pegangan secara kultural. Sehingga merasa seperti buih yang mengapung tanpa pegangan dan tanpa identitas yang jelas dalam arus gelombang besar peradaban global.

Sementara orang tua yang melahirkan generasi ini. Yaitu generasi Gayo yang lahir pada tahun-tahun awal kemerdekaan, tidak banyak mewariskan identitas kegayoan. Sebab, ketika generasi Gayo pertama pasca kemerdekaan tidak lagi menjadikan adat dan budaya Gayo sebagai peri berkehidupan. Generasi kedua Gayo pasca kemerdekaan ini, menjadi generasi yang asing dengan adat dan budayanya sendiri.

Sementara itu dalam masa ini dunia mengalami perubahan sosio kultural yang drastis akibat dari pesatnya kemajuan zaman dan teknologi yang menciptakan Globalisasi yang membuat dunia menjadi selebar daun kelor dan nyaris tidak memiliki batasan lagi.

Dalam konteks nasional, perubahan politik pasca reformasi secara ekstrim telah mengubah konsep diri penduduk negara ini. Jika pada masa awal kemerdekaan, semangat persatuan dan Bhineka Tunggal Ika sedemikan menggelora. Orang Gayo, Aceh, Jawa sampai di Sulawesi sana merasa satu jiwa, satu identitas bersama sebagai orang Indonesia. Pasca reformasi berubah total. Semangat lokalitas kedaerahan menguat. Politik identitas yang sebenarnya adalah politik kampungan muncul dan menyebar bagai virus tanpa bisa dihindari.

Dalam ruang lingkup yang lebih khusus lagi. Aceh yang sekian lama berkonflik dengan Indonesia. Dalam usaha membangkitkan semangat perlawanan terhadap Indonesia, tetap menggunakan strategi yang sama sebagai mana dulu dipraktekkan pada saat melawan Belanda. Melakukan propaganda dengan basis politik identitas. Propaganda ini dengan masif dijejalkan kepada masyarakat luas. Bahkan tidak jarang  dosis yang diberikan, sangat berlebihan.

Pasca tsunami tahun 2004, akhirnya Aceh dan Indonesia mencapai kesepakatan damai. Akhirnya setelah sekian lama letih berperang. Aceh pun bisa membangun dengan tenang.

Membangun boleh tenang, tapi residu politik identitas dosis tinggi yang telah dijejalkan sejak perang melawan Belanda ternyata tidak hilang. Dogma bahwa Aceh adalah bangsa ‘Teuleubeh’, keturunan para aulia. Pada masa damai ini seolah-olah telah mendapat pembuktian.

Pasca tercapainya perdamaian, Gayo yang memang berbeda secara etnisitas dan kultural, meski tinggal di dalam wilayah administrasi Aceh dan dalam retorika pejabat sering dikatakan adalah bagian dari identitas Aceh. Pada kenyataannya tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat, sebagai bagian dari bangsa Teuleubeh, keturunan para aulia. Ditambah dengan kekecewaan sebagian rakyat Aceh yang merasa di masa konflik, Gayo tidak berjuang sekeras dan semasif mereka. Membuat suasana pasca perdamaian di Aceh, sangat berbeda dengan suasana di Indonesia pasca kemerdekaan.

Jika di Indonesia pasca kemerdekaan semangat persatuan Indonesia dan identitas kebangsaan yang begitu menggelora dan meresapi seluruh Jiwa warga negara yang membuat seluruh warga negara memiliki satu identitas nasional . Situasi Aceh pasca damai justru sebaliknya. Yang menguat justru kebanggaan dan perasaan superioritas identitas dari kelompok mayoritas lokal, sembari menafikan kenyataan bahwa Aceh adalah sebuah identitas yang plural.

Pemaksaan bahasa, pencaplokan budaya yang selama ini meski pun terasa tapi dilakukan diam-diam dan dibenarkan dengan berbagai eufimisme. Pasca damai mulai dilakukan secara terang-terangan dan vulgar di ruang publik .

Mulai dari masyarakat di akar rumput sampai pejabat menunjukkan pandangan rendah kepada Gayo tanpa rasa sungkan. Seorang anggota DPRA bernama Abdullah Saleh, SH dengan tanpa beban di depan beberapa wartawan mengatakan orang yang tidak bisa berbahasa Aceh adalah orang yang tidak jelas (maksudnya bukan orang Aceh). Sampai hari ini tak ada teguran resmi kepada anggota dewan yang terhormat ini, baik itu dari pemerintah maupun dari partainya sendiri. Apatah lagi permintaan maaf dari yang bersangkutan secara resmi, tentu makin jauh panggang dari api.

Dalam situasi seperti ini, ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi dan budaya mulai dipamerkan terang-terangan. Ketika Saman, tari kebanggaan Gayo yang selama ini telah dibajak oleh Aceh dengan cara mempopulerkan tari mirip saman yang ditarikan oleh perempuan dengan lagu berbahasa Aceh, akhirnya mendapat pengakuan dari Unesco. Thayeb Loh Angen, seorang budayawan Aceh tanpa sungkan mengatakan akan menggugat pengakuan itu, karena dia tidak bisa menerima bahwa tari Saman hanya milik Gayo.

Dalam pemberitaan pers juga demikian, Gayo sangat kurang mendapat porsi dalam pemberitaan Aceh. Sehingga, warga Gayo di Lokop yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki jembatan tidak pernah diberitakan. Gayo yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari usaha pertanian kopi, tidak banyak diketahui orang. Di Indonesia, saat berbicara tentang kopi yang ada di Aceh, orang lebih mengenal Ulee Kareng yang tak memiliki sebatang kopi pun daripada Gayo yang memiliki kebun kopi Arabika terluas di Asia.

Para aktivis dan intelektual Aceh, yang tadinya begitu garang dan lantang menyuarakan pembelaan saat Aceh diperlakukan tidak adil oleh Indonesia. Kali ini tidak berdaya dan terpaksa bungkam, ketika yang melakukan ketidakadilan adalah pemerintah Aceh sendiri. Pemerintah formal di Gayo sendiri,  baik eksekutif dan legislatif sama sekali tidak bisa diharapkan.

Situasi yang dialami Gayo ini meski dalam skala yang berbeda, sangat mirip seperti suasana di Perancis pada abad ke XVIII yang memicu terjadinya revolusi Perancis yang terkenal.

Posisi terjepit, tak ada yang bisa diharapkan untuk bisa membantu keluar dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Memicu Gayo yang selama ini selalu terpecah belah dan sulit bekerja sama akhirnya mulai memikirkan pentingnya persatuan. Timbul keinginan keluar dari tekanan untuk mencapai kebebasan

Internet dan teknologi informasi yang baru berkembang, berhasil dimanfaatkan oleh Gayo untuk menuangkan gagasan.

Gayo yang dalam sejarahnya hanya akrab dengan tradisi oral, akhirnya mulai menulis. Sebagaimana di Perancis dulu Rousseau dan Voltaire membuka kesadaran masyarakat Perancis melalui karya tulis, Gayo juga demikian. Tokoh- tokoh dari berbagai kalangan dan latar belakang, tiba-tiba bermunculan, saling berbagi gagasan dalam bentuk tulisan.

Wadah untuk menuangkan berbagai gagasan berbentuk tulisan itu adalah Media online yang berbasis di Gayo yang banyak bermunculan, seperti jamur di musim hujan.

Pertukaran gagasan terjadi dengan dinamis. Perlahan tapi pasti akhirnya muncullah kesadaran. Gayo pun mulai berbicara tentang pentingnya persatuan. Pentingnya melakukan perlawanan melalui sebuah lembaga non formal, lintas partai dan tidak terikat wilayah administrasi untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Gayo.

Semangat ini kemudian mengkristal, pada bulan November 2013 silam, dalam sebuah diskusi yang diberi tema “Menatap Gayo” di Hotel Linge Land yang dihadiri oleh tokoh Gayo dari berbagai kalangan. Secara spontan mendeklarasikan lembaga yang diberi nama Dewan Adat Gayo.

Pasca deklarasi, berbagai diskusi dan ide makin banyak bermunculan. Satu kesimpulan mengemuka, bahwa sekarang yang diperlukan adalah dukungan dari pemerintah. Ini diperlukan sebagai logistik, sistem dan juga pendanaan. Bupati Gayo Lues menangkap kegelisahan ini.

Dan akhirnya pada tahun 2014 ini, bersamaan dengan penciptaan rekor dunia tari saman 5057 orang. Diadakanlah seminar asal usul/Budaya Gayo yang fenomenal.

Seminar yang diselenggarakan di di Belang Kejeren ini dikatakan fenomenal, karena seminar ini dihadiri oleh  utusan dari seluruh wilayah Gayo dalam suasana kekeluargaan yang kental. Gayo kalul, lokop, Lues, Deret dan Lut. Berkumpul dalam satu ruangan, menyuarakan satu kegelisahan yang sama, menunjukkan satu semangat yang sama dan menyuarakan satu keinginan yang sama untuk memperbaiki nasib dan melakukan perlawanan, agar Gayo mendapat kebebasan.

Inikah gerbang revolusi Gayo ?

*Pemerhati sosial, budaya dan politik

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *