Sabela Gayo[1]
Tahun 2014 merupakan tahun politik yang menjadikan tahun 2014 sebagai tahun “terpanas” dengan berbagai aksi, manuver dan intrik politik yang dimainkan oleh berbagai kelompok politik. Di tahun 2014 telah berhasil diselenggarakan 2 (dua) agenda politik besar yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kedua agenda tersebut yang menjadikan setiap sendi kehidupan masyarakat dipengaruhi dan terpengaruh oleh manuver-manuver politik yang dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan yang ada. Namun demikian, 2 agenda politik tersebut telah sukses terlaksana dengan baik dimana telah dilantiknya anggota DPR periode 2014-2019 dan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Keberhasilan penyelenggaraan 2 agenda politik tersebut menjadi bukti kepada dunia bahwa stabilitas keamanan dan politik di Indonesia akan tetap terjaga dengan baik walaupun ketegangan politik meningkat seiring dengan kompetisi politik dari masing-masing kelompok politik tersebut. Kemudian, kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia sudah semakin teruji dengan terlaksananya 2 agenda politik besar tersebut dengan damai walaupun ada beberapa gesekan kecil di beberapa daerah. Namun secara umum semua kelompok kepentingan telah sadar bahwa kepentingan nasional berada diatas semua kepentingan pribadi dan kelompok yang terlibat di dalam proses politik tersebut.
Politik
Kehidupan politik Indonesia yang multi partai dan didominasi oleh kekuatan para pemodal terlihat semakin tidak sportif dengan penggunaan instrumen sumber-sumber ekonomi yang dimiliki untuk memuluskan niat dan libido politiknya. Independensi media kembali dipertanyakan oleh sebagian kalangan masyarakat karena beberapa media tersebut telah melakukan kegiatan penyiaran yang tidak berimbang dan cenderung memberikan informasi yang provokatif. Hal itu disebabkan karena sejumlah media telah dikendalikan oleh para pemodal yang terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu.
Nilai-nilai etika bisnis yang baik dan praktik politik santun telah dilanggar dan diterabas sedemikan rupa sehingga memporak-porandakan nilai-nilai independensi dan objektifitas media massa khususnya media elektronik dalam melakukan peliputan dan pemberitaan. Kondisi yang demikian menjadi catatan akhir tahun yang buruk bagi penegakan independensi media di Indonesia. Padahal media merupakan salah satu pilar penting bagi demokratisasi dan juga sebagai kekuatan penyeimbang yang berada diluar parlemen dan pemerintahan.
Selanjutnya, konflik dan perseteruan berkepanjangan diantara partai-partai politik yang masing-masing tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan posisi Ketua DPR, Ketua MPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) semakin menambah panjang daftar gonjang-ganjing politik di Indonesia yang berimplikasi pada terkoreksinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika (USD).
Perseteruan tersebut harus segera diakhiri supaya parlemen dapat bekerja maksimal dalam mengawasi kinerja pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, objektifitas dan independensi. Kemudian, Kisruh perpecahan di tubuh 2 (dua) partai politik nasional yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah melahirkan PPP hasil muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta ditambah lagi dengan terbelahnya Partai Golkar dimana ada 2 Munas Golkar yaitu Munas Bali dan Munas Ancol.
Ketidakpastian situasi perpolitikan di Indonesia akan berdampak luas terhadap minat dan niat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. sehingga secara makro akan mempengaruhi pertumbuhan investasi di Indonesia. Padahal pemerintah memerlukan tambahan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena ruang fiskal yang tersedia di APBN 2015 sangat terbatas. Kita berharap agar kisruh tersebut dapat diselesaikan melalui jalur islah dan perdamaian internal masing-masing partai politik tersebut demi terwujudnya stabilitas politik nasional.
Terakhir, isu yang paling mengemuka adalah dukung-mendukung dan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pemilukada Langsung. Partai Golkar secara tegas di Munas Bali menyatakan bahwa mereka menolak pengesahan Perppu Pemilukada Langsung menjadi Undang-Undang sehingga kondisi tersebut mendorong Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bermanuver dengan mendekati Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan Partainya terhadap Perppu Pemilukada Langsung. Walaupun pada akhirnya Partai Golkar menganulir hasil rekomendasi Munas Bali yang menolak Perppu Pemilukada Langsung dengan berbalik mendukung Perppu Pemilukada Langsung dan kemudian diikuti oleh anggota KMP lainnya. Harapannya adalah beberapa kisruh politik di 2014 dapat diselesaikan dengan baik di tahun 2015 sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan program-program kerjanya yang pro rakyat.
Ekonomi
Pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) telah menyebabkan harga BBM terkoreksi dari kisaran harga Rp 6.500 untuk jenis premium menjadi Rp 8.500 demikian juga diikuti oleh BBM jenis solar.Sebagian kalangan khususnya kelompok oposisi menuding bahwa pengalihan subsidi BBM merupakan sebagai salah satu kebijakan tidak populis pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Walaupun demikian, Presiden Jokowi sudah menegaskan dari awal bahwa kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan komitmen pemerintahannya untuk menggunakan dana subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif seperti subsidi alat-alat pertanian, bantuan kesehatan, bantuan bagi nelayan dan pembangunan infrastruktur. Disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 781 triliun untuk subsidi BBM.
Padahal uang sebesar itu hanya menguap begitu saja tanpa berdampak signifikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bahkan subsidi BBM yang demikian besar menyebabkan harga BBM Indonesia menjadi yang termurah di ASEAN sehingga mendorong para mafia menyeludupkan BBM dari Indonesia ke luar negeri. Ditambah lagi proses tender, penentuan harga impor BBM dan sumber pembelian BBM yang kurang transparan menyebabkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengambil kebijakan yang dianggap sebagian kalangan sebagai kebijakan yang tidak populis. Tetapi kebijakan tersebut harus diambil demi memperluas ruang fiskal bagi pemerintahan mereka dalam menyukseskan program-program pembangunan di tahun 2015.
Kita sama-sama berharap dampak pengalihan dana subsidi tersebut dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat khususnya yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah proyek pembangunan waduk/bendungan skala besar, jalur kereta api trans Papua, pelabuhan-pelabuhan laut skala kecil dan menengah, pembangunan infrastruktur di 46 titik perbatasan Indonesia dan pembangunan tol trans Sumatra sudah disiapkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2015 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2 digit. Gebrakan penenggalaman kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan isu sentral di akhir tahun 2014.
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia merugi sebesar 300 triliun akibat praktik-praktik pencurian ikan ilegal (illlegal fishing) yang dilakukan sejumlah kapal-kapal asing tersebut. Kita berharap agar kebijakan pemberantasan illegal fishing tersebut mampu memperluas ruang gerak para nelayan lokal dan pelaku ekonomi nasional bidang kemaritiman dalam mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi kelautan Indonesia.Kemudian, Lajunya tingkat inflasi dan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika yang diakibatkan oleh dampak pengalihan subsidi BBM harus terus diwaspadai oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Target pertumbuhan ekonomi 2 digit merupakan rencana capaian di 2015 yang harus diapreasiasi dan didukung penuh demi terbukanya lapangan kerja dan tumbuhnya ekonomi mikro di Indonesia.
Sosial
Kebijakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam meminimalisir dampak pengalihan dana subsidi BBM bahkan untuk jangka panjang kebijakan tersebut berupaya memberikan akses menyeluruh bagi Warga Negara untuk memperoleh layanan gratis di berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya. Strategi penerbitan ketiga kartu tersebut merupakan komitmen kuat dari pemerintahan pro rakyat dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia.
Kemudian, perbaikan sistem perlindungan dan penanganan Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri merupakan sisa “pekerjaan rumah” di 2014 yang harus tetap menjadi fokus utama di 2015 sehingga mereka dapat merasakan layanan perlindungan hukum dari negara. Jumlah masyarakat miskin yang cenderung bertambah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi harus menjadi perhatian utama pemerintah sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong masuknya investasi ke Indonesia sehingga membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.
Disisi lain, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter harus diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia baik tingkat dasar, menengah, atas maupun perguruan tinggi. Pendidikan yang berkarakter merupakan modal dasar bagi bangsa ini dalam menekan lajunya budaya korupsi yang semakin membahayakan masa depan pembangunan bangsa dan negara. Disamping itu, penegakan hukum dengan memberikan efek jera bagi para terpidana kasus korupsi dan narkoba maupun kejahatan berat lainnya harus terus dikampanyekan dalam rangka mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan sekaligus memberikan efek takut bagi mereka yang berniat melakukan kejahatan tersebut.
Terakhir, reformasi institusi POLRI dan TNI harus terus dijalankan dalam rangka meningkatkan profesionalisme POLRI sebagai penegak hukum dan TNI sebagai alat pertahanan negara. Bentrokan kepentingan antara oknum anggota POLRI dan TNI yang melibatkan simbol-simbol institusi merupakan “pekerjaan rumah” yang harus dituntaskan di 2015.
Budaya
Pembangunan insan Indonesia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan harus dipertegas dalam aspek-aspek pengajaran di semua institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Transfer ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek kognitif saja melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek psikomotorik dan afektif.
Sistem pendidikan kita harus mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang reaktif terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya. Tawuran antar pelajar, konflik horizontal berbasis kepentingan kelompok dan konflik sektarian berbasis agama dan ras dengan menggunakan cara-cara kekerasan harus segera ditekan seminimal mungkin. Tugas berat itu sudah menanti di depan mata di tahun 2015.
Evolusi budaya luhur ke arah budaya kekerasan harus dihilangkan secara perlahan-lahan melalui transfer budaya dan pengetahuan yang berbasis semangat persatuan dan keberagaman kepada para peserta didik. Proses tersebut dapat juga dilakukan melalui kampanye terstruktur yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bekerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya dengan menggunakan media budaya dan seni.
Harapan di tahun 2015 masih ada dan harus dijadikan sebagai patokan bagi perbaikan nasib bangsa dan negara ini ke depan. Kebijakan konektivitas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai aktif di tahun 2015 harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Indonesia yang sudah sekian puluh tahun “tertidur”.
[1] Sabela Gayo, PhD in Law Universiti Utara Malaysia (UUM), Analis Independen sekaligus sebagai Koordinator Seknas Jokowi Malaysia.
