Opini Terbaru

Kampanye (Politik) Ramah Lingkungan

Oleh: Yusradi Usman al-Gayoni*

foto yusradiPEMILU legislatif (pileg) tinggal tujuh bulan lagi. Namun, “eufuria” pileg kian terasa. Terutama, dari partai politik, elite politik, dan caleg yang maju. Meskipun belum dimulai secara resmi, tapi para calon wakil rakyat itu sudah mulai berkampaye dini. Khususnya, paskapendaptaran ke KPU, April lalu. Salah satunya, melalui pemasangan alat peraga kampaye: spanduk, baleho atau billboard.  Alat peraga itu memenuhi ruang-ruang publik. Utamanya, di badan-badan jalan. Tujuannya, agar bisa terlihat dan menarik perhatian masyarakat. Lebih khusus lagi, pengguna jalan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPDRD disebutkan bahwa alat peraga kampaye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Merujuk pada aturan tersebut, apa yang dilakukan caleg—memasang alat peraga sudah melanggar aturan. Sayangnnya, saat pendaftaran, aturan ini belum ditetapkan. Bahkan, baru diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2013. Dan, baru berlakukan sebulan setelahnya, 27 September 2013. Para caleg pun kemudian memainkan celah tersebut. Pada akhirnya, mereka memasang alat peraganya di ruang-ruang publik.

Penempatan alat peraga di jalan-jalan trotoar dan jalan bebas hambatan, misalnya, selain mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, ikut menyampahi ruang visual publik. Apalagi, baleho atau billboard yang berukuran besar. Sewaktu-waktu, bisa membahayakan pengguna jalan. Termasuk, memacetkan jalan saat jatuh di badan jalan. Dengan demikian, ikut merugikan pengendara mobil dan sepeda motor, secara ekonomi.

Oleh sebab itu, caleg (termasuk calon senator) diharapkan ikut menjaga kebersihan ruang visual publik. Termasuk, menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Di sisi lain, mereka sudah semestinya menggunakan alat-alat peraga kampaye yang ramah lingkungan. Dan, tidak merusak lingkungan. Misalnya, dengan tidak memotong kayu dan merusak tumbuhan lainnya sembarangan. Pasalnya, tumbuhan itu juga punya hak untuk hidup. Kalau sampai mati, perlu waktu lama lagi untuk untuk menumbuhkembangkannya.

Contoh lainnya, tidak sesuka hati “ugal-ugalan” dalam menggunakan jalan raya. Apalagi, saat kampaye terbuka dengan pengerahan massa. Lebih-lebih, sampai bertindak anarkis dengan merusak fasilitas-fasilitas publik dan mengancam nyanya seseorang. Seperti disebutkan, dampak alat peraga itu tidak hanya membuat ketidaknyamanan, tapi ikut membayakan keselamatan pengguna jalan atau pengguna fasilitas publik lainnya. Bahkan, berdampak pada ekonomi. Kemungkinan yang lebih buruk, bisa menyulut konflik horizontal dan bahkan konflik vertikal.

Di situ, perlu kesadaran dan ketaudaladan penjagaan lingkungan dari para caleg. Sebagai calon tokoh publik yang lisan, laku, dan tindakan mereka bakal dicontoh, sudah sepatutnya mereka (caleg) memberikan contoh-contoh yang baik, beretika, bermoral, benar, dan sesuai aturan. Jangan karena syahwat pribadi untuk mendapatkan kekuasaan, sampai-sampai merugikan orang lain. Sebaliknya, saling memahami dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sudah saatnya caleg memulai kampaye yang cerdas, santun, beretika, dan mencerdaskan. Tak hanya itu, mengajak masyarakat berdilog. Saat yang bersamaan, menyampaikan program-program kedewanan, visi-misi, dan menguatkan pendidikan politik lainnya.

Di lain pihak, masyarakatlah—termasuk penggiat lingkungan—yang jadi penilai. Apakah caleg-caleg seperti itu pantas untuk dipilih? Kalau tidak, masyarat yang mesti mengakhirinya (dengan tidak memilihnya). Juga, ikut membersihkan atribut kampaye yang sudah menyampahi ruang-ruang publik.

Menegakkan aturan

Berkenaan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tersebut, pertama: Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera mensosialisasikan peraturan itu kepada partai politik, caleg, seluruh jajarannya, dan semua pihak terkait.  Terutama, di tingkatan daerah. Hasilnya, semua pihak bisa tahu, terlibat, dan ikut langsung dalam pengawasannya. Pun ada pelanggaran, bisa dengan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Kedua, KPU, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus berkoordinasi secepatnya dengan pemerintah daerah sampai pemerintah desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga tersebut. Apalagi, peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Dengan begitu, mesti cepat dilaksanakan. Pada akhirnya, caleg-caleg pun bisa dengan leluasa memasang alat peraganya, tidak menyampahi ruang visual publik, dan tidak melanggar peraturan.

Ketiga, Badan/Panitia Pengawas Pemilu harus benar-benar mengawasi pelaksanaan dan keberjalanan peraturan ini. Karenanya, diperlukan willing yang kuat, inisiatif, keaktifan, progresivitas, kerja cerdas, dan kerja keras lembaga ini di lapangan. Dalam hal ini, mereka diharapkan tidak menunggu bola. Dengan kata lain, tidak menunggu pelbagai laporan pelanggaran terlebih dahulu. Sebaliknya, harus “menjemput bola,” yaitu dengan turun langsung dan menindak caleg-caleg pelanggar.” Juga, secepatnya merekomendasikan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membersihkan ruang publik dari alat peraga ini (spanduk dan baleho).

Karena aturan ini sudah mulai diberlakukan, sudah jadi keharusan pihak-pihak terkait untuk melaksanakannya. Jangan sampai aturan ini hanya formalitas, menghabiskan anggaran, tidak berdampak perbaikan dan perubahan terhadap proses pelaksanaan pileg dan demokrasi, berefek jera terhadap caleg-caleg pelanggar, serta “memang dibuat untuk dilanggar.”

Pengawasan semua pihak

Selain Panwaslu, sangat diperkulan pengawasan dari semua pihak. Lebih-lebih, dari media, akademisi, tokoh agama/masyarakat, mahasiswa, LSM, dan elemen sipil lainnya. Sebagai akibatnya, pelaksanaan pileg bisa berjalan dengan baik, benar, lancar, dan sesuai aturan

Yang tidak kalah penting adalah penegakan sanksi, yaitu berupa pencabutan atau pemindahan atribut caleg. Mestinya, pemberian sanksi ini “lebih keras” lagi. Diharapkan ada efek jera bagi caleg-caleg pelanggar. Jadi, caleg—tambah calon presiden/wakil presiden dan calon kepala daerah— pun “tidak sesuka hati,” bisa disipin, dan menunjukkan suri tauladan yang baik kepada publik. Pada akhirnya, ada pembenahan, progress, dan kualitas pelaksanaan pemilu serta demokrasi kita pun semakin sehat dan baik.

Selanjutnya, pemerintah daerah—propinsi dan kabupaten/kota—dengan rekomendasi ban/panwaslu—diharapkan bisa dengan segera mencabut alat peraga yang bertebaran di ruang-ruang publik. Dengan kata lain, yang melanggar aturan dimaksud. Kalau ternyata penyelenggara dan aturan ini tidak berjalan, maka kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat sebagai penilai dan “pembersih terakhir” alat peraga tersebut. Masyarakatlah yang mesti mengakhirnya. Sebab, masyarakatlah sesungguhnya yang punya kedaulatan.(algayonie@yahoo.com)

*Penggagas/Direktur Jaringan Masyarakat Pemilih Cerdas

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *