BANDA ACEH, Lintasgayo.co – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kembali menjadi sorotan tajam setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan serius terhadap draf APBA 2026. Sorotan utama tertuju pada alokasi anggaran Rp71,7 miliar untuk belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan yang dinilai lebih bersifat seremonial ketimbang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Anggaran jumbo tersebut memicu kritik luas karena dinilai tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030. Publik menilai TAPA berjalan tanpa sensitivitas sosial di tengah berbagai krisis kemanusiaan yang masih membelit Aceh.
Ironi di Tengah Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
Di bawah komando Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA, kebijakan anggaran ini dinilai paradoksal. Saat dana puluhan miliar digelontorkan untuk membangun citra visual pemerintahan, persoalan mendasar masyarakat justru belum tertangani secara serius, antara lain:
Stunting yang Masih Tinggi
Masalah gizi buruk terus mengancam kualitas generasi masa depan Aceh, namun belum tercermin sebagai prioritas utama dalam penganggaran.
Cakupan Imunisasi Rendah
Banyak anak Aceh masih berada dalam risiko kesehatan akibat minimnya intervensi anggaran di sektor promotif dan preventif.
Kemiskinan dan Kerentanan Sosial
Fakir miskin dan kelompok rentan dinilai belum mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dan berkeadilan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana keberpihakan anggaran Pemerintah Aceh terhadap rakyat kecil?
Dinilai Mengancam Visi Mualem–Dek Fadh
Pemerhati kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes, menilai langkah TAPA berpotensi menjauhkan Aceh dari visi perubahan yang diusung pasangan Mualem–Dek Fadh, yang menekankan pembangunan berkeadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Sangat tidak pantas ketika belanja seremonial lebih diprioritaskan daripada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal moral dan keberpihakan anggaran,” ujar Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes.
Ia mengingatkan, jika pola penganggaran seperti ini tidak segera dikoreksi, maka visi besar membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai slogan mahal di atas baliho dan iklan, sementara realitas sosial rakyat tetap terabaikan.[]
