Oleh : Fauzan Azima*
Bencana banjir dan longsor parah yang melanda daerah kami di penghujung 2025 bukan sekadar peristiwa alam. Ia telah berubah menjadi cermin telanjang yang memantulkan kualitas kepemimpinan daerah apa adanya, tanpa riasan, tanpa retorika. Saat air meluap dan tanah runtuh, yang runtuh lebih dulu justru kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya.
Di saat rakyat kehilangan rumah, sawah, kebun, serta sumber penghidupan, yang mereka butuhkan bukan pidato optimistis di depan kamera.
Mereka membutuhkan negara yang hadir, bekerja, dan sigap. Kehadiran itu penting bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga untuk menenangkan kepanikan, memulihkan harapan, dan memastikan rakyat merasa tidak sendirian menghadapi bencana.
Sayangnya, bupati kami justru menunjukkan wajah kepemimpinan yang kontradiktif. Di satu sisi, ia mengaku “menyerah” karena keterbatasan sumber daya dan peralatan.
Pengakuan ini sejatinya adalah alarm darurat yang seharusnya memicu koordinasi cepat dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di ruang publik, ia tampil penuh percaya diri, menyatakan semua langkah antisipasi dan penanganan telah disiapkan dengan matang. Dua pernyataan yang saling meniadakan, namun sama-sama melukai rasa keadilan masyarakat.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi nasional dan sejumlah media lokal, disampaikan bahwa setiap kepala keluarga akan menerima bantuan beras lima kilogram. Fakta di lapangan kembali membantah klaim tersebut. Banyak keluarga hanya menerima kurang dari satu kilogram, bahkan tak sedikit yang sama sekali tidak tersentuh bantuan.
Delapan puluh kampung disebut terisolasi “sementara”, seolah akses akan terbuka esok hari. Nyatanya, hari demi hari berlalu tanpa kepastian, tanpa langkah nyata yang dirasakan warga.
Ironi kepemimpinan ini mencapai titik nadir ketika masyarakat bergulat dengan dingin, lapar, dan trauma, sementara pemimpinnya justru tidur siang dengan alasan menjalankan puasa sunat.
Ibadah yang bersifat pilihan ditempatkan lebih tinggi daripada kewajiban moral dan konstitusional untuk menyelamatkan nyawa manusia. Di titik inilah rakyat bertanya: di mana skala prioritas seorang pemimpin?
“Tidur siang” mungkin akan dibela sebagai kesalahpahaman atau simbol komunikasi yang buruk. Namun bagi rakyat yang kelaparan dan terisolasi, pesan yang sampai sangat jelas dan pahit: mereka merasa ditinggalkan oleh orang yang seharusnya berdiri paling depan.
Tulisan ini bukan seruan kebencian, melainkan kritik tajam sebagai bentuk kepedulian. Kritik adalah alarm bagi negara yang sedang lalai. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut kejujuran, kerja nyata, dan keberpihakan yang tidak sekadar diucapkan.
Pak Presiden Prabowo Subianto, negara tidak boleh absen ketika daerah lumpuh. Jika pemecatan dianggap terlalu jauh, setidaknya berikan peringatan keras dan lakukan evaluasi terbuka, sebagaimana sanksi yang pernah dijatuhkan kepada kepala daerah lain. Bencana tidak boleh dijawab dengan tidur, dan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada kata-kata.
Dari puing-puing bencana ini, rakyat harus bangkit. Bukan hanya membangun rumah dan jalan, tetapi juga keberanian untuk menagih tanggung jawab. Sebab negeri ini hanya akan kuat jika pemimpinnya terjaga, dan rakyatnya tidak lagi diam.
(Mendale, Desember 30, 2025)
