Banda Aceh – LintasGayo.co: Pemerintah Aceh menyurati Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dan mencabut rekomendasi Gubernur Aceh terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Perseroan Terbatas Emas Mineral Murni (PT EMM).
Pencabutan Rekomendasi tersebut disampaikan langsung Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT pada jumpa pers di kantor Bappeda Aceh, Banda Aceh, Senin 22 April 2019 siang.
Dijelaskan, Pemerintah Aceh sudah membentuk tim percepatan penyelesaian sengketa Perseroan Terbatas Emas Mineral Murni (PT EMM). Tim tersebut berdasar Keputusan Gubernur Aceh No 180/821/2019 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh terkait diterbitkannya IUP oleh BKPM-RI, dan tim tersebut untuk mengambil langkah-langkah cepat antara lain;
1. Pemerintah Aceh mencabut Rekomendasi Gubernur Aceh terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan BKPM-RI kepada PT EMM.
2. Pemerintah Aceh meminta BKPM untuk meninjau kembali keputusan Kepala BKPM-RI No. 66/1/IUP/PMA/2017 prihal pemberian IUP kepada PT EMM dengan menyurati Ketua BKPM-RI dengan surat Gubernur Aceh 545/6321, tanggal 18 April 2019, perihal peninjauan kembali Surat Keputusan Keala BKPM-RI.
“Masalah Eksploitasi Pertambangan Sumber daya Mineral, khusus pertambanagan emas, pemerintah Aceh memiliki pandangan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, bahwa hal ini belum menjadi fokus pembangunan pemerintah Aceh saat ini,” kata Plt Gubernur Aceh.
Untuk itu, pemerintah tetap menghormati proses hukum terhadap izin usaha pertambangan PT EMM, dan mensupport langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Aceh juga menyanyangkan ada pihak-pihak yang telah mengeluarkan berbagai dokumen hingga diterbitkannya IUP eksploitasi emas di Aceh yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan kekhususan Aceh.
“Pemerintah Aceh saat ini lebih fokus pada sektor industri kecil dan Menegah IKM yang memungkin berbagai pelaku usaha di Aceh bisa bangkit,” kata Nova. (js)
