SINGKIL-LintasGayo.co: Tantangan ekonomi nasional saat ini mutlak membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah, sehingga setiap masukan dan kritik yang disampaikan tidak boleh dianggap sebagai serangan kepada pribadi, namun harus dilihat dari sudut pandang positif dan melakukan tindakan yang kongkrit.
Pernyataan itu disampaikan Anggota MPR/DPR-RI asal Aceh H. Muslim Ayub, SH, MM menanggapi jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengkritik pemerintah terkait cicilan utang Rp.400 triliun tak wajar, adalah bersifat politis dan menyesatkan.
“Kritikan Ketua MPR itu wajar, sehingga tidak boleh dinilai menyerang pribadi. Karena yang disampaikan merupakan suara rakyat kebanyakan. Seharusnya Ibu Sri Mulyani menindaklanjuti dengan tindakan positif,” kata Muslim Ayub.
Untuk itu, laki-laki kelahiran Mandala ini meminta kepada Ketua MPR dan Menteri Keuangan Sri tidak perlu sahut menyahut lagi. Sebab, hakikat dari kritik itu adalah memotivasi kinerja kearah yang lebih baik.
Polemik Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani muncul setelah Pidato Zulkifli Hasan pada sidang tahunan, 16 Agustus 2018 lalu. Ia mengatakan cicilan utang Rp.400 triliun tidak wajar. Atas pernyataan itu, Sri Mulyani menyebut pernyataannya tersebut politis dan menyesatkan. pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp.396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang terakhir per-Desember 2017.
“Yang menyesatkan itu–catat–Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR.” kata Zulkifli kepada media. Soal tudingan ‘politis’ yang disampaikan Sri Mulyani, Zulkifli Hasan menilai aneh, karena MPR/DPR adalah lembaga politik yang memiliki kewenangan berbicara soal politik. (red)
