REDELONG-LintasGAYO.co: Sebanyak 17 orang anak dari 3 kampung di Kabupaten Bener Meriah putus sekolah akibat minimnya ekonomi dan kurangnya minat belajar. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Distrik Gerak Kabupaten Bener Meriah, Istikomah kepada LintasGAYO.co dalam acara Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Koalisi Advokasi Layanan Pendidikan pada Jum’at 16 Februari 2018.
“Alasan putus sekolah berpariasi. Ada yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang minim dan juga dari pribadi individu yang tidak ingin sekolah,” kata Isti di ruangan Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
Ke-17 orang anak ini berasal dari tiga kampung tersebut adalah Kampung Pondok Baru, Mutiara, dan Pondok Gajah. Dalam FGD tersebut, pihak kampung berkomitmen akan mengalokasikan anggaran dana bagi anak yang putus sekolah.
“Dan pihak Dinas Sosial (Dinsos) juga akan melakukan pelatihan untuk anak sekolah,” tambah Isti
Isti menyebutkan, The Asia Foundation bekerjasama dengan Gerak Aceh akan berkomitmen membantu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui program Social Accountability And Public Partisipation dibawah Kompak, untuk terciptanya kondisi masyarakat yang terorganisir dengan kapasitas yang lebih baik.
Adapun tujuan dilakasanakanya FGD tdisampaikan Isti, guna mendiskusikan perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan terutama untuk anak putus sekolah di 6 kampung binaan Kompak serta mempererat hubungan kader murum mupakat dengan dinas pendidikan MPD, dan stakeholder terkait perbaikan layanan.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRK Bener Meriah dr Jawahir Syahputra mendukung hal tersebut, dan akan memberikan dana sharing sebesar 5 persen segera diusulkan dan akan disahkan di DPRK. “Kita tidak ada masalah demi kepentingan program kementrian untuk kemakmuran rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Pemerintah Daerah khususnya Pemkab Bener Meriah juga perlu memepertanyakan kepada Dinas Pendidikan Aceh terkait anggaran yang sudah disahkan saat ini mencapai hingga 20 % untuk pendidikan.
Selain itu menurutnya, perlu rasanya pemerintah Kampung juga harus berperan penting dalam hal ini. “Mana peluang-peluang yang bisa disusupi, agar bisa menekan angka putus sekolah,” ungkapnya.
Terkait dengan PKH dr Jawahir Syahputra menambahkan, bahwa selama ini banyak aduan yang ia terima dari masyarakat meskipun program tersebut merupakan program seksi, (program setrategis pemerintah pusat-red) yang mengucurkan dana lebih kurang Rp 9 milyar.
“Rp 9 Milyar bukan dana yang kecil dan jika terus dikucurkan dengan data yang strategis dan data yang tidak tepat sasaran, lebih baik dipulangkan saja dana itu. Karena terjadi ketimpangan sosial di masyarakat seperti yang disampaikan oleh para reje kampung,” jelasnya.
Kedepan Jawahir berharap, agar peserta PKH wajib berkoordinasi dengan pemerintah kampung. “Apapun programnya setiap masuk ke kampung, wajib melakukan koordinasi guna memilah-milah data yang tidak layak untuk segera dihapus dan dikembalikan uangnya ke negara agar tidak terjadi ketimpangan sosial di kampung,” terangnya.
Selain itu, amatan LintasGAYO.co, Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial rencananya akan mengadakan koordinasi untuk singkronisasi data agar Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran. [Junaidi/ZR]
