Banda Aceh-LintasGayo.co : Berbagai program terus dipacu oleh Pemerintah Aceh dalam upaya memajukan pendidikan. Hingga tahun 2015, setidaknya ada 2.989 putera-puteri Aceh yang menerima beasiswa penuh dari Pemerintah Aceh.
Tak hanya di dalam negeri, para penerima beasiswa juga tersebar diberbagai belahan dunia. Di antaranya, untuk bidang agama, penerima beasiswa tersebar di Mesir, Sudan, Tunisia, Arab Saudi, Yordania, Qatar dan Maroko.
Sedangkan untuk berbagai disiplin ilmu umum, para mahasiswa Aceh penerima beasiswa juga tersebar di Jerman, Inggris, Belanda, Turki, Italia, Rusia, Francis, Spanyol, Finlandia, Amerika, Australia, Taiwan, Thailand, Jepang, China, Malaysia, Singapura, dan India.
“Perhatian bagi pendidikan anak yatim juga terus kita berikan. Sampai dengan 2015 sudah ada sekitar 450.000 anak yatim Aceh yang menerima beasiswa,” kata Sekda Aceh, Dermawan, saat menjadi inspektur upacara peringataj Hardikda 2016, membacakan amanat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Jum’at 2 September 2016.
Peringatan Hardikda tahun ini juga diisi berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar pendidikan, pameran pendidikan dan pertemuan ilmiah dengan melibatkan para tokoh dan ahli pendidikan nasional. Menurut Sekda, pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat basis pendidikan Aceh.
“Di samping itu, Pemerintah juga telah membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi masingmasing secara optimal. Saya berharap semua jaringan ini dapat bekerja secara optimal untuk menghadirkan sistem pendidikan yang terbaik di daerah ini.”
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan tentang tanggungjawab pengelolaan pendidikan untuk masing-masing jenjang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Mulai 1 Januari 2017, tanggungjawab pengelolaan pendidikan setingkat SD dan SMP ada di bawah koordinasi Pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan Sekolah Luar Biasa. Sementara untuk pendidikan tinggi, tanggungjawabnya ada di tangan Pemerintah Pusat.”
Untuk itu, Sekda meminta kepada para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Aceh menjadikan peringatan Hardikda Aceh ke-57 sebagai mentum untuk bersiap menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.
“Peringata Hardikda harusnya kita jadikan sebagai pemicu semangat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Karena itu perlu kerjasama dan kerja nyata semua pihak. Melalui ‘Kerja Nyata Untuk Pendidikan’, diharapkan Aceh akan mampu tampil sebagai salah satu kawasan basis pendidikan di Indonesia,” sambung Dermawan.
(Ngah | DM)
