Jakarta-LintasGayo.co : Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, membahas 3 hal utama dalam rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (28/04). Selain membahas percepatan pembangunan ekonomi dalam pertemuan yang juga diikuti oleh Wali Nanggroe, Kajati, Kapolda, Pangdam, Ketua Fraksi PA DPR Aceh serta Abdullah Saleh ketua Komisi 1 DPR Aceh, gubernur juga membahas pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan pembangunan demokrasi, penegakan hokum, stabilitas politik dan keamanan hingga kesiapan pilkada di Aceh.
Dari tiga hal utama yang sampaikan gubernur, Wapres menyukai gagasan Pemerintah Aceh untuk membangun enam ruas jalan tembus antar daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat, serta pembangunan rumah sakit regional di beberapa wilayah di Aceh.
“Semua proses di tingkat pusat sudah beres semua dan tinggal menunggu paripurna di DPR,” ujar Gubernur Zaini terkait pembangunan rumah sakit regional seperti disampaikan wapres di Jakarta. Gubernur menyebutkan, wapres meminta agar DPR Aceh untuk segera memparipurnakan hal itu, sehingga pembangunan rumah sakit bisa segera dilakukan.
Terkait pembangunan enam ruas jalan baru, Wapres merespon positif. Pembangunan infrastruktur jalan, kata Wapres, akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Aceh.
Enam jalan yang direncanakan untuk dibangun adalah jalan yang menghubungkan Blang Bintang-Krueng Raya, Jalan Nagan Raya tembus Abdya, Jalan Batas Abdya – Trangon-Blang Kejeren; Jalan Sigli-Kembang Tanjong-Teupin Raya; Jalan Simpang Krueng Geukuh – batas Bener Meriah; dan Jalan Peureulak Lokop tembus batas Gayo Lues.
Gubernur juga menagih komitmen presiden untuk pembangunan terowongan gunung Geurutee dan jalan layang yang menghubungkan antara gunung Paro dan gunung Kulu. Pemerintah Aceh, kata gubernur sudah siap untuk melaksanakannya. Terkait hal itu, wapres menyebutkan, pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk proses pembangunan.
Kepada Jusuf Kalla, Gubernur juga meminta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] di Lhokseumawe dapat direalisasikan tahun 2016. Hal ini terkaiit dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama Pemerintah Aceh dengan Floresta Ltd, untuk revitalisasi Pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA). “Kami menunggu keputusan pemerintah atas pemberian hak kelola PT.KKA kepada Pemerintah Aceh,” ujar gubernur.
Persoalan Listrik di Aceh
Selain tentang infrastruktur, Gubernur menyampaikan kondisi layanan PLN Aceh, terkait pemenuhan daya listrik. Gubernur meminta, pemerintah pusat untuk meningkatkan status PLN Aceh. Karena selama ini, kata gubernur, kendala utama PLN Aceh masih menjadi bagian atau tunduk kepada ke PLN Medan sehingga tidak leluasa mengelola sumber energi listrik yang terdapat di wilayah Aceh,” ujar gubernur.
Menanggapi permintaan Gubernur atas peningkatan status PLN Aceh menjadi otonom atau berdiri sendiri dalam pengeloalan energy listrik yang bersumber di Aceh, Wapres JK sependapat dengan permintaan Gubernur Zaini. Wapres berjanji untuk segera memanggil semua pihak dan membawanya dalam rapat cabinet untuk segera direalisasikan hal itu secepatnya.
Wapres Puji Proses Keamanan dan Demokrasi di Aceh
Dalam pertemuan itu, wapres mengapresiasi Pemerintah Aceh atas keberhasilan menjaga stabilitas politik dan keamanan serta proses demokrasi di Aceh. Sempat dirudung duka dengan konflik agama yang terjadi di Singkil beberapa waktu lalu, gubernur melaporkan bahwa kondisi Singkil telah kondusif. “Keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Singkil kini telah pulih,” ujar gubernur.
Stabilitas keamanan di Aceh juga berjalan sangat baik. Pemerintah bersama aparat keamanan bahkan giat-giatnya menumpas narkoba di Aceh. Seperti diketahui, polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, beberapa waktu lalu memusnahkan ladang ganja di Lamteuba Aceh Besar. Dalam Operasi Bersinar Rencong 2016, Polda Aceh memusnahkan seluas 189,5 hektar lading ganja yang tersebar di 23 titik di Aceh. “Wapres mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang bertugas di Aceh,” ujar gubernur.
Kepada Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Zaini meminta bantuan pengadaan helikopter dan rumah sakit rehabilitasi narkoba. Hal itu, kata gubernur, untuk mengoptimalkan operasi pencegahan dan rehabilitasi bagi korban. Wapres JK berjanji akan mengusahakan permintaan Pemerintah Aceh tersebut. “Wapres akan berkoordinasi untuk dukungan dua helikopter serta rumah sakit rehabilitasi narkoba di Aceh,” ujar gubernur.
Menjelang pelaksanaan pilkada di Aceh, kondisi keamanan dilaporkan gubernur juga masih stabil. Pemerintah bersama semua unsur forkopimda sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak dengan memegang pada peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Pemerintah bahkan telah menganggarkan anggaran untuk pilkada Aceh sebesar Rp. 110 miliar. Terkait polemik tentang calon independen, Wapres Jusuf kalla meminta agar persyaratan calon independen untuk tidak dipersulit.
Jusuf Kalla, kata gubernur, juga memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Aceh bersama tim Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi yang telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah, yang berfungsi pencegahan dan asisten pengendalian pembangunan.
(SP)
