Takengon-LintasGayo.co : Terkait dengan tudingan mahasiswa Gajah Putih bahwa pihak yayasan Gajah Putih halangi proses penegerian Universitas Gajah Putih (UGP) yang kemudian dibantah oleh pihak yayasan, menjadi sorotan bagi mantan aktivis mahasiswa, Salman yang pernah tergabung dalam Forum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Gajah Putih (FKBM UGP).
“Pada dasarnya kami menghargai usaha Yayasan dalam memperjuangkan nasib kampus Universitas Gajah Putih, meski baru kali ini berbicara UGP di media itupun dengan nada bantahan”. Kata Salman dalam rilisnya kepada LintasGayo.co yang sampaikan pada Senin, 22 Februari 2016.
Terkait pernyataan tersebut yang di sampaikan oleh Mulya Budi sebagai presiden Universitas Mahasiswa Gajah Putih,menurut Salman pernyataan tersebut sah-sah saja disampaikan, ini menunjukkankeprihatin terhadap kondisi UGP saat ini.
Menurutntya, UGP semakin lama grafik jumlah mahasiswa semakin menurun, fasilitas yang masih kurang memadai, dosen dan staf yang kurang mendapat kesejahteraan, menurunnya minat lulusan SMA untuk lanjut kuliah, ditambah lagi dengan berubahnya status STAIN Gajah Putih menjadi Negri menjadi saingan berat bagi UGP.
“Atas alasan tersebut berawal dari tahun 2013 sampai hari ini kami terus berjuang menyampaikan aspirasi mahasiswa agar UGP lekas di Negrikan demi menyelamatkan pendidikan dan generasi yang menimba ilmu di kampus Universitas Gajah putih,namun hingga kini belum terlihat perubahan secara signifikan terhadap Universitas Gajah putih”. Katanya.
Pada prinsipnya kita juga mendukung Yayasan dan pemerintah daerah dalam upaya mendapatkan lahan untuk UGP yang terletak di kecamatan Silih Nara, terang engon.Karena lahan adalah salah satu syarat utama untuk penegrian sebuah kampus. Kata Salman menimpali.
Salman juga mempertanyakan persoalan lahan UGP yang ada di Belang Bebangka, “Ada apa dengan lahan negara yang di kelola oleh provinsi yang saat ini terletak di belang bebangka?, bukankah lahan tersebut sudah mendapatkan titik terang dari Gubernur terkait pembebasan menjadi aset Universitas Gajah Putih? lalu kenapa tidak ada informasi mengenai lahan tersebut dan tidak ada terlihat tindak lanjut secara serius yang dilakukan oleh Yayasan, Pemerintah Daerah dan Rektor UGP?”. Tanya Salman.
Salman menyayangkan upaya Yayasan memperjuangkan lahan yang begitu jauh dan mengeluarkan anggaran begitu besar, menurutnya sudah jelas-jelas lahan yang terletak di belang bebangka yang di kelola oleh Provinsi. Gubernur padaprinsipnya mendukung lahan tersebut di bebaskan sebagai syarat penegrian UGP dengan luas 35 Ha.
“Jika lahan yang di Belang Bebangka serius diperjuangkan biaya sebesar kurang lebih 2 miliar, saya pikir lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk hal lain, daripada hanya untuk lahan seluas25,59 Ha”. Kata Salman lagi.
Salman berharap, Yayasan dan Pemerintah secepatnya menyelesaikan persoalan lahan provinsi yang terletak di Belang Bebangka, juga membentuk TIM penegrian UGP, menyiapkan proposal Penegrian, dan yang paling penting adalah adanya informasi keterbukaan publik terkait hal tersebut untuk menjadi bahan evaluasi.
“Kami berharap agar lahan Provinsi segera diselesaikan dan tim penegrian dibentuk serta memberikan informasi kepada publik sebagai bahan evaluasi bersama, selain itu juga UGP bisa salah satu menjadi bahan yang di ajukan kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke gayo nantinya”. Demikian Salman. (Feri Yanto)
