(Sebuah Pembelajaran dari Pemerintah Kota Surabaya)
Oleh : Fathan Muhammad Taufiq*
Saya merasa beruntung mendapatkan momentum berharga yaitu mengikuti benchmarking (study banding peningkatan kinerja ) ke Pemerintah Kota Surabaya selama 5 hari dari tanggal 2 sampai 6 Juni 2015 yang lalu. Kegiatan yang terkait dengan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV tahun 2015 ini memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengelola kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada public, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seorang aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar.
Dari awal perencanaan benchmarking, dipilihnya Kota Surabaya sebagai lokus study banding, salah satu pertimbangannya adalah aspek pelayanan publik yang sudah tertata dengan sistem manajemen sangat baik di lingkungan pemerintah kota yang saat ini berada dibawah kendali seorang perempuan luar biasa Tri Rismaharini atau yang lebih populer dengan panggilan Bu Risma ini. Dan itu bukan sebuah “omong kosong”, karena begitu kami memasuki wilayah Kota Surabaya, pemandangan yang kai lihat sangat menakjubkan, jalan-jalan dan trotoar yang terlihat bersih, lingkungan kota yang terlihat hijau dan tertata apik, sungai-sungai yang membelah kota juga bersih beas dari sampah dan bangunan liar, semua itu membuat siapapun merasa nyaman berada di kota terbesar kedua setelah Jakarta ini.
Tentu saja saya tidak menyia-nyiakan momentum berharga ini, hampir seluruh waktu kunjungan yang terasa amat singkat ini saya manfaatkan untuk “menggali” informasi dari berbagai pihak yang berkompeten untuk dapat “mencuri” ilmu dan pengalaman dari mereka. “Nara Sumber” yang saya temui juga tidak terbatas pada pejabat formal di lingkungan Pemerintah kota Suraaya saja, tapi warga “biasa” seperti tukang sapu jalan, tukang bersih trotoar, pedagang kaki lima dan beberapa ibu rumah tangga serta warga masyarakat yang saya temui juga saya anggap sebagai nara sumer yang sangat berharga dalam “ekspedisi” ke Surabaya kali ini.
Salah satu aspek pemerintahan yang membuat saya “terkagum” adalah aspek disiplin dan kinerja aparatur yang suad sedemikian “tertanam” dalam diri setiap pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Yang pertama saya perhatikan adalah bahwa semua pegawai disana tidak mengenakan seragam formal pakaian warna khaki atau hijau Linmas seperti di daerah kita, tapi rata-rata mereka mengenakan pakaian batik. Karena penasaran, sayapun bertanya kepada eberapa staf yang saya temui di Balaikota dan Instansi lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya, dan saya mendapatkan jawaban bahwa bagi mereka, seragam resmi justru bisa “menghambat” kerja mereka, karena dengan seragam formal, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan menjadi segan dan sungkan, secara psikologis pernyataan mereka memang benar adanya, karena keberadaan seragam formal seakan menjadi “pematas” antara aparatur peerintah dengan warga masyarakat. Disamping itu, penggunaan pakaian batik memang sudah menjadi salah satu kebijakan Bu Risma untuk menunjukkan jati diri dan kearifan lokal warga Surabaya serta meniadakan “sekat” antara aparatur dengan anggota masyarakat lainnya.
Begitu masuk lebih “dalam”, saya semakin “tercengang” dengan system pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, sebuah system pelayanan publik terpadu yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan secara efektif dan efisien. Penjelasan detil tentang system pelayanan public di lingkungan Pemkot Surabaya pun akhirnya saya dapatkan ketika kami berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan ibu Ir. Antiek Sugiharti, M Si. Perempuan berusia 55 tahun yang masih nampak “muda” dan enerjik ini terlihat cerdas dan punya skill luar biasa ini tidak lain adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya. Ber audiensi dengan alumnus Institut Teknologi Surabaya yang selalu berpenampilan sederhana ini selama lebih 3 jam itupun terasa sangat singkat bagi saya, karena masih banyak informasi yang sebenarnya ingin saya “gali” dari beliau, tapi keterbatasan waktu, akhirnya juga membatasi upaya saya untuk “mencuri” informasi lebih banyak lagi.
Penempatan Bu Antiek, begitu sapaan akrab perempuan yang tampil bersahaja itu sebagai Kepala dinas Komunikasi dan Informasi merupakan pilihan Bu Risma yang sangat tepat. Sosok perempuan ramah dan santun itu sangat menguasai bidang telekomunikasi dan informasi dengan sagat baik, tentu salah satunya karena basic disiplin ilmu beliau di bidang teknik informatika menjadi salah satu keunggulan kompetensi utamanya. Dihadapan kami, Bu Antiek bertutur fasih tentang pengelolaan telekomunikasi dan informasi di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menggunakan e-Government dalam satu system yang terintegrasi ke semua lini dalam melakukan pelayanan kepada publik. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya sudah memiliki layanan online yang dapat di akses oleh semua kalangan masyarakat dari mana saja karena pemkot sudah menyediakan sarana dan prasarana jaringan secara gratis sampai di tingkat Rukun Warga (RW) di 163 kelurahan yang tersebar dalam 31 kecamatan dalam wilayan Kota Surabaya. Semua layanan on line tersebut kemudian terintegrasi dalam satu sistim yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi yang setap saat dapat di akses oleh ibu Walikota untuk mengendalikan pemerintahan di kota yang memiliki luas wilayah 33.637 Km2 dan berpenduduk 2.885.385 jiwa ini.
Bu Antiek kemudian mencontohkan, masyarakat Surabaya yang menginginkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas misalnya, mereka cukup mendatangi pos pelayanan e-Govermen yang sudah ter include dalam jaringan website Surabaya.go.id terdekat, lalu hanya dengan meng klik layanan e-Health dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai paswordnya, kemudian memilih layanan kesehatan apa yang di inginkan dan memilih rumah sakit, poliklinik atau puskesmas yang akan dituju, dan hanya dalam hitungan detik mereka sudah mendapatkan nomor antrian dan waktu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, sehingga mereka tidak perlu membuang waktu hanya untuk antri mendaftar di loket rumah sakit atau puskesmas. Begitu juga dengan layanan publik lainnya seperti bidang pendidikan, infra struktur, usaha ekonomi mikro, pelayanan perizinan, sampai dengan penarikan dana proyek oleh pihak ketiga, semua sudah dilayani secara online dengan sistim yang sangat mudah untuk di akses semua kalangan. Pelayanan yang cepat dan mudah itu juga mempersempit ruang untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena pihak-pihak yang terkait dengan masalah keuangan misalnya, tidak perlu bertemu langsung, asal semua persyaratan teknis dan administrasi sudah terpenuhi, maka pencairan dana akan langsung dilakukan secara online. Hal itu dapat kami lihat langsung ketika Bu Antiek, sambil memberikan penjelasan kepada kami, beliau juga sempat menyelesaikan tugas-tugas beliau hanya dengan mengaktifkan telepon seluler dan gadget beliau, semuanya terlihat begutu mudah, praktis dan tidak bertele-tele.
Disamping dapat meberikan akses pelayanan yang efektif dan efisien, layanan public secara online yang sudah deterapkan secara massif sejak tahun 2003 dan lebih diperkuat aspek pelayananannya sejak Bu Risma menduduki kursi walikota tahun 2010 itu, juga bisa dimanfaatkan masyarakat luas untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada pemerintah kota Surabaya, dan setiap masukan akan mendapatkan jawaban dan respons dari Bu Risma dan jajarannya kurang dari 24 jam.
Semua layanan publik tersebut dapat berjalan dengan baik, menurut Bu Antiek juga tidak terlepas dari disiplin, etos kerja dan kinerja yang prima dari semua aparatur pemerintah mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Kinerja dan prestasi kerja aparatur yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada public dapat terus dipertahankan, salah satu faktor utamanya adalah setiap prestasi kerja dari aparatur mendapat apresiasi yang memadai dari Pemerintah kota Surabaya. Penerapan e-Performance yang di gunakan untuk mengukur kinerja aparatur, memacu para pegawai untuk bekerja dan berprestasi dengan baik, semua hasil kerja dari pegawai dilaporkan dan di input kedalam system manajemen kinerja secara on line dan setiap pegawia akan mendapatkan reward sesuai dengan hasil dan prestasi kerjanya. Penerapan e-performance ini tidak hanya berlaku bagi para pejabat saja tapi juga sudah berlaku untuk semua pegawai mulai dari staf iasa sampai dengan supir dan petugas kebersihan kota. Penilaian kinerja ini juga sangat obyektif karena didukung dengan bukti fisik dari hasil kerja setiap aparatur pemerintah.
Dalam system e-Performance ini setiap pegawai akan mendapatkan penghasilan tambahan berupa tunjangan prestasi kerja berdasarkan point rewand yang dia kumpulkan setiap bulannya, semakin banyak eban kerja yang dia lakukan akan semakin besar tunjangan prestasi kerja yang akan dia dapatkan. Lebih lanjut Bu Antiek mencontohkan, seorang penyapu jalan yang bekerja sekitar 7 jam per hari akan mendapatkan point reward sekitar 600 point dan setiap pint “dihargai” sebesar Rp 3.500,-, itu artinya setiap petudas kebersihan di Kota Surabaya mendapatkan penghasilan minimal Rp 2.100.000,- per bulan dan jumlah itu akan bertambah jika mereka mengerjakan tugas tambahan di luar jam kerja yang telah di tentukan, penjelasan Bu Antiek sama persis dengan apa yang saya dengar ketika saya bertanya kepada seorang petugas kebersiahan di jalan di seputaran Kota Surabaya. Faktor penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja, kreatifitas dan inovasi aparatur inilah yang menjadi salah satu penyebab kota Surabaya terlihat begitu bersih dan nyaris tidak terlihat tumpukan sampah di semua sudut kota serta sistim pemerintahan yang tertib dan teratur. Pemberian tunjangan kinerja tersebut dapat terealisasi, karena didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang cukup tinggi yaitu mencapai 3,5 Triliun setiap tahunnya.
Rasanya masih belum puas dengan penjelasan “singkat” dari Bu Antiek selama 3 jam penuh itu, tapi apa boleh buat, waktu juga yang mebatasi audiensi kami kami dengan perempuan pintar dan cerdas itu. Penasaran dengan penjelasan Bu Antiek, saya mencoba “menelusuri” ruang-ruang kerja di Dinas Kominfo tersebut, semua pegawai yang saya temuai menyambut ramah dan mempersilahkan saya untuk melihat-lihat langsung sarana dan prasarana “canggih” di Information Center, sebuat pusat informasi dan pelayanan public online yang suah terintegrasi dalam satu system pelayanan.
Saya sempat “menginterview” seorang operator di media center tersebut, Mas Heri, begitu dia memperkenalkan namanya. Dia “hanya” staf biasa, tapi karena punya kelebihan dan skill di bidang telekomunikasi dan informatika, dia bisa punya penghasilan yang membuat mata saya terbelalak. Sebagai seorang operator yang bekerja hampir 12 jam sehari dia bisa memperoleh point reward sebesar 3.000 sampai 4.000 point, itu artinya Mas Heri, staf dengan golongan III/a tersebut bisa memperoleh tunjangan prestasi kerja Rp 10.500.000,- sampai 14.000.000,- per bulan diluar gaji pokoknya, luar biasa. Itu belum seberapa dibanding dengan para programmer, kata Mas Heri selanjutnya, untuk seorang programmer yang mampu berinovasi dengan membuat sebuah aplikasi layanan publik, akan mendapatkan point reward sampai 7.000 point, bayangkan, berapa tunjangan prestasi kerja yang dia dapatkan setiap bulannya, saya hanya “melongo” mendengarkan penjelasan Mas Heri. Prinsipnya, pegawai yang rajin, kreatif dan inovatif, pasti akan mendapatkan sesuatu yang “lebih” dari apa yang dia kerjakan, begitu kata Mas Heri menutup perbincangan singkatnya dengan saya, itulah bukti nyata bahwa Pemkot Surabaya begitu apresiasif dan menghargai prestasi kerja aparaturnya.
Sambil berjalan menyusuri ruangan lainnya, saya coba merenung dengan apa yang terjadi di daerah saya Aceh Tengah, bukannya iri atau cemburu dengan mereka, tapi saya justru merasa kagum dengan sistem yang sudah berjalan dengan begitu teratur di Pemkot Surabaya ini. Iseng-iseng, saya mencoba “membandingkan” tunjangan prestasi kerja saya dengan reward yang diterima oleh Mas Heri, saya hanya bisa “tersenyum kecut”, karena di tempat kerja saya tunjangan prestasi kerja dibuat “pukul rata” tanpa memperhatikan disiplin, beban kerja dan prestasi kerja, yang terjadi disini adalah “Ramatusa” (rajin malas tunjangan sama) dan “PBPS” (pintar bodoh penghasilan sama). Saya hanya mengira-ngira, mungkin ini salah satu penyebab, mengapa aparatur pemerintah disini jadi “malas” untuk berkreasi dan berinovasi, tapi Insya Allah itu tidak berlaku buat saya pribadi.
Tanpa maksud “membanggakan diri” apalagi “cari muka” dan “angkat telor”, saya sudah membuktikan diri dalam sebuah inovasi kecil untuk Tanoh Gayo tercinta, lebih dari setahun saya “memback up” karya inovasi yang digagas oleh “guru” saya Drs. Muhammad Syukri, M Pd, sampai akhirnya karya inovasi tersebut mampu menembus “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan saya sempat “mencicipi” bagaimana rasanya ikut presentasi di Kemen PAN RB dihadapan panelis yang terdiri dari para akdemisi dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, ada kebahagian tersendiri buat saya, karena bagi saya, itu sudah merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa untuk pegawai biasa “sekelas” saya.
Itulah sekelumit pengalaman kecil saya mengikuti kegiatan benchmarking ke Pemerintahan Kota Surabaya, banyak aspek positif yang dapat saya ambil dari kunjungan singkat itu. Hanya satu harapan saya, semoga apa yang telah saya adopsi di Pemkot Surabaya itu akan bisa di adaptasi dan di terapkan di Kabupaten Tengah. Tanpa mekasud mebanding-bandingkan “keunggulan” Kota Surabaya, ada sebuah obsesi dan harapan yang tersisa dari kunjungan tersebut, saya ingin suatu saat Kabupaten Aceh Tengah bisa “duduk sejajar” dengan Kota Surabaya, memiliki aparatur yang punya dedikasi, integritas, disiplin tinggi dan mampu melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga visi misi daerah tercinta ini untuk “Mengundang kemakmuran, menghalau kemiskinan” segera terwujud. Saya yakin ini bukan “mimpi”, karena “dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan”, tentu tak cukup hanya dengan “niat” tapi harus dibarengi dengan “tekad dan i’tikad” serta kerja keras tentunya, Insya Allah. []
