Jakarta-LintasGayo.co : Melihat fenomena birokrasi negara Indonesia saat ini, dimana semua program untuk rakyat harus ada fee dan kongkalikong seperti praktek kolonial, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, Rafli, mengaku geram melihat hal itu.
Hal tersebut disampaikan Rafli, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD-RI bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rabu 15 April 2015.
“Bapak Menteri yang terhormat, saya minta praktek seperti ini jangan dikedepankan, Indonesia negeri kearifan bukan negeri kolonial,” ungkap Rafli senator asal Aceh ini.
Menjawab hal tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak tegas pihaknya yang bermain. “Jika ada praktek tersebut di lingkungan Kementerian Pertanian, silahkan dilapor kepada saya langsung,” tegas Andi Amran Sulaiman.
Untuk Provinsi Aceh sendiri, Kementerian Pertanian akan membagikan pupuk gratis bagi 25 ribu Hektar lahan pertanian. Pupuk akan dibagi ke wilayah utara dan timur Aceh yang terkena dampak banjir beberpa waktu lalu.
“Ada juga program jaringan irigasi seluas 740.000 hektar di seluruh Aceh, dari 132 provinsi di Indonesia, Aceh areal terluas dalam program ini. Selain pupuk dan irigasi, Pemerintah juga menyerahkan Alsintan berupa 2,700 unit Traktor,” demikian Andi Amran Sulaiman.
Laporan Jurnalis Warga : Tarmizi A Gani
Editor : Darmawan Masri
