Blangkejeren-LintasGayo.co : Kesalahpahaman yang terjadi di jajaran Kantor Kemenenterian Agama (Kankemenag) Gayo Lues terkait dana remunerasi akhirnya mendapat titik terang menyusul digelarnya sosialisasi terkait adanya pemotongan untuk pajak dana remunerasi tersebut.
Kepala Kakamenag Gayo Lues Hasan Basri kepada LintasGayo.co Selasa (27/1) mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi bertahap terkait adanya Pajak Remunerasi
dan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengikuti sosialisasi tersebut sudah paham.
“KUA yang sudah kita sosialisasikan antara lain Kecamatan Kota Panjang, Blangjerango, Tripe Jaya dan Tragun, sedangkan Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon, Dabun Gelang, Rikit Gaib, Pantan Cuaca, Pining dan Putri Betung akan menyusul,” kata Hasan Basri.
Setelah diteliti ulang, terang Hasan, pemotongan pajak progresif ada ketidaksesuaian, sehingga terjadi komplin dari sebagian pegawai Kankemenag Gayo Lues dan harus dijelaskan karena ada kekeliruan dari Pusat yang membuat dana remunerasi antara pegawai Kankemenang berbeda pemotongannya dengan remunerasi TNI, Polri dan Pegawai Kejaksaan.
“Seharusnya ketika dana Remunerasi ditambah, uang untuk pajaknya juga di tambah, ini hanya kolom Remunerasi yang ditambah, sedangkan pajaknya tidak, sehingga harus di potong dari dana remunerasi yang diterima oleh para pegawai yang menerimanya,” terang Kakankemenag Gayo Lues.
Saat ini, kata Hasan Basri yang didampingi 2 orang stafnya, pihaknya sudah melaporkan ke Provinsi terkait kekeliruan tersebut, selanjutnya pihak Provinsi akan menyurati Pusat terkait penambahan dana pajak dalam penerimaan Dana Remunerasi.
“Kita berharap kedepannya agar Pemerintah Pusat menambah dana pajak dalam anggaran remunerasi tersebut, serta mengembalikan pajak dari dana Remunerasi yang dipotong dari masing-masing pegawai itu, sehingga tidak terjadi lagi komplin kedepannya,” kata Hasan.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebahagian pegawai Kankemenag Gayo Lues yang mendapatkan dana remunerasi sempat bertanya-tanya kenapa banyak sekali pemotongan, selain pemotongan ketidakhadiran ada juga pemotongan Pajak Progresif yang seharusnya tidak dipotong dari total yang diterima. (Anuar Syahadat | Kh)
