Kutacane-LintasGayo.co: Juru bicara Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKK-GL) Aceh tenggara Maha Putra menilai fenomena peraturan tentang pengelolaan hutan lindung mulai memperliatkan sikap ridikal pemerintah dan intervensi asing karena telah mengenyampingkan kepentingan manusia yang telah mendiami wilayah hutan Leuser sejak Jaman.
“Bahkan memperhatikan binatang lebih penting dari pada memperhatikan masyarakat diseputar hutan itu sendiri,”kata Maha Putra ketika dihubungi LintasGayo.co di Kutacane, Aceh Tenggara, Selasa (30/12/2014).
Hal itu disampaikan Maha Putra karena sehari sebelumnya PPKK-GL Aceh Tenggara menggelar aksi ke DPRK Aceh Tenggara menyangkut keberadaan mereka pasca penggusuran tanpa konpensasi atau jalan keluar untuk mata pencaharian baru.
Menurut Maha Putra, Keberadaan masyarakat Aceh Tenggara di kaki Gunung Leuser sangat tidak menguntungkan secara ekonomi. Bahkan PERMENHUT NOMOR : P.6/MENHUT-II/2010 tentang sistem pengelolaan hutan lindung belum memperlihatkan fungsi hutan bagi perekonomian masyarakat yang berkedudukan di wilayah hutan.
“Isu global seperti cuaca ekstrim dan punahnya ekosistem malah memperberat beban masyarakat Aceh Tenggara, tapi malah isu itu seakan kutukan yang harus di tanggung penduduk Aceh tenggara yang berada di kaki gunung Leuser,”Ujar Maha.
Maha berharap pemerintah dan masyarakat dunia yang selama ini memebri perhatian kepada wilayah gunung Leuser agar segera mencarisolusi terbaik kepada masyarakat penghuni wilayah tersebut, dan kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh tenggara agar lebih terbuka menyangkut informasi Leuser, termasuk soal pendanaannya. (tarina)
