Oleh: Hj. Endang Sutiah Pane,MSi*
KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini dirasakan begitu berat bagi ibu rumah tangga (IRT) karena diikuti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan suami tidak mengalami kenaikan. Akhirnya IRT putar otak untuk mengatur keuangan rumah tangga. Tak dipungkiri naiknya harga BBM menyebabkan banyak keluarga yang tadinya hampir miskin menjadi benar-benar miskin. Penghasilan tak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling merasakan situasi ini adalah kaum ibu.
Beban keuangan rumah tangga tentu mendorong para ibu berpikir bagaimana agar ada uang tambahan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Mau tidak mau para ibu harus mencari kerja demi menambah penghasilan keluarga. Mulai dari menjadi tukang cuci pakaian, berjualan, hingga harus bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Apapun dikerjakan demi menambah penghasilan.
Permasalahannya tidak hanya sampai disini saja. Karena harus bekerja ke luar rumah, banyak ibu yang akhirnya harus rela meninggalkan anak-anaknya di rumah atau dititipkan di tempat penitipan anak. Waktu yang harusnya banyak dihabiskan untuk mengasuh dan mendidik anak, kini tergantikan dengan di tempat kerja.
Sayangnya, banyak para ibu yang tidak menyadari dampak ketika dia bekerja ke luar rumah dan meninggalkan perannya dalam mengasuh dan mendidik anak. Realita banyaknya kasus yang menimpa anak sebagian besar karena ketidaksadaran para ibu akan kewajibannya dalam mendidik anak. Ditambah dengan ketidakpedulian masyarakat dan peran negara yang begitu minim dalam melayani kepentingan rakyatnya, membuat permasalahan anak kian hari kian membesar.
Dalam permasalahan ini negaralah yang paling bertanggung jawab. Banyaknya permasalahan yang menimpa ibu dan anak disebabkan negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme yang meminimkan peran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Sistem demokrasi kapitalisme menjadikan akal manusia sebagai sumber hukum telah menciptakan ketidakadilan khususnya bagi kaum ibu. Sistem demokrasi kapitalisme menerapkan kebebasan berkepemilikan, menjadikan negara bebas menjual kekayaan alam milik rakyat kepada pengusaha. Pemerintah membuat aturan dan undang-undang, hanya untuk memuluskan bisnis para pengusaha bahkan pengusaha asing dan kafir sekalipun. Akibatnya banyak pabrik dan industri asing yang dimiliki pengusaha negara kafir. Di Papua, gunungnya menjadi tambang emas PT Freepot. Di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, tanah dan lautnya menjadi ladang minyak dan gas milik ExxonMobil, Total, Chevron, PetroCina, dsb.
Jadi, dengan sistem demokrasi kapitalisme sejumlah besar kekayaan rakyat diambil perusahaan asing. Biaya membangun infrastruktur dan fasilitas umum, operasional layanan publik berasal dari pinjaman luar negeri. Semuanya bukan lagi menjadi milik rakyat. Akibatnya, semua layanan dikomersilkan, dijual kepada rakyat dengan harga tinggi. Sangat mudah dibayangkan kalau rakyat merasakan kesempitan hidup.
Kalau kondisinya seperti ini, siapa saja akan bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Para ibu juga terpaksa bekerja dan mengorbankan segalanya. Demokrasi kapitalisme telah memaksa para ibu menggadaikan perannya sebagai pendidik anak demi meraih sejumlah rupiah. Sungguh, demokrasi kapitalisme yang menjadi penyebab kesulitan kita. Sementara sistem Islam yang dipimpin seorang Khalifah akan menerapkan Syari’ah Islam berupa paket hukum yang mengatur aqidah, ibadah, ekonomi (distribusi sumber daya dan jaminan kebutuhan hidup), sosial, penegakan hukum dan sanksi, pendidikan, keamanan dan kesehatan.
Islam memuliakan ibu dengan tidak mewajibkannya mencari nafkah. Suami atau walinya berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu ibu bisa fokus menunaikan kewajiban utamanya mengurus keluarga dan mendidik anak-anak. Ia tidak perlu dibebani peran ganda. Ia bisa hidup normal karena hukum perwaliannya tidak ada padanya. Ia menikmati kebahagiaan hidup sesuai dengan fitrah penciptaannya. Islam telah meninggikan derajat perempuan dengan menjadikan ia seorang ibu yang di bawah telapak kakinyalah “surga” diletakkan.
Khalifah akan memaksa suami dan wali yang tidak mau melakukan kewajiban menanggung nafkah anak dan istrinya. Khalifah akan menindak siapa saja yang melalaikan kewajibannya terhadap perempuan. Khalifah bertanggungjawab menyediakan lapangan kerja. Khilafah akan membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghilangkan pengangguran massal. Khilafah akan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis.
Maka sudah saatnya kita mengakhiri penderitaan kita dengan meninggalkan sistem demokrasi kapitalisme dan menjadikan sistem Islam sebagai sistem negara kita agar keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat kita raih.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS al-A’raaf : 96)
*Aktifis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia
