Banda Aceh-LintasGayo.co: Pemerintah Aceh berkeyakinan kuat apabila tidak ada kendala administrasi dan kendala lainnya, dalam tempo sebulan masalah anggaran pembebasan tanah bandara Rembele sudah kelar, dan pemerintah Aceh juga akan terus mengawal semua proses sampai tuntas.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin ketika dikonfirmasi LintasGayo.co melalui seluler di Banda Aceh, Rabu (27/8/2014). Muktaruddin menyebutkan ada kesalahan dan keterlambatan yang menyebabkan biaya-biaya tersebut tidak dapat dicairkan.
“Prisnipnya pemerintah Aceh fokus, hanya karena ada keterlambatan berkas menyebabkan pencairan ikut terlambat,” katanya.
Selain itu, Kata Murthala, anggaran tidak bisa dicairkan karena tender pertama untuk tim penilai dari konsulten yang dilakukan Dinas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) pada bulan Mei 2014 tidak ada peserta yang ikut, dan pada tender ulang beberapa waktu lalu baru ada 3 perusahaan yang masuk.
“Perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk pra-kulifikasi dan kita harap tidak gagal lagi, begitu kelar langsung tim turun untuk menentukan harga,” jelas Murthala.
Murthala mengakui apabila dari pihak pemerintah Aceh juga agak terlambat, namun pengajuan berkas dari kabupaten juga terlambat sehingga menyebabkan mundur dari jadwal.
“Namun pemerintah Aceh akan terus mengawal proses demi proses agar tidak gagal lagi, dan pemerintah pusat juga ikut mendorong percepatannya. Insya Allah satu bulan lagi bisa kelar,” lanjut Kepala Biro Humas.
Pada seperti diberitakan sebelumnya, keterlambatan terjadi karena DPKKD baru melakukan tender pada bulan Juli, sementara anggaran yang ada sudah tersedia sejak bulan Januari 2014. (tarina)
