JOKO Widodo disarankan untuk memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dari luar partai politik. Alasannya, kebedaraan kader parpol di posisi ini rentan menimbulkan konflik kepentingan mengingat pimpinan beberapa partai politik punya kaitan dengan stasiun televisi dan media massa lain.
Padahal, Menkominfo dituntut berposisi independen dan netral dalam mengatur berbagai hal yang terkait dengan lembaga penyiaran dan pers.
“Menkominfo harus mampu berdiri di atas semua lembaga penyiaran dan pers. Jika Kementerian ini diduduki kader parpol yang terkait dengan kepemilikan lembaga penyiaran atau kelompok media besar, saya kuatir akan ada perpindahan konflik politik dan bisnis dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Itu tidak fair, membahayakan kepentingan publik, serta kontraproduktif bagi pemerintah,” kata Akuat Supriyanto, pengamat Manajemen dan Komunikasi Organisasi dari FEB Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.
Karena itu, Supriyanto mengapresiasi munculnya sejumlah nama calon Menkominfo berlatar belakang profesional.
Sebelumnya, sejumlah kelompok relawan Jokowi-JK mengajukan nama-nama seperti Nezar Patria (mantan Ketua AJI dan anggota Dewan Pers) dan Onno W. Purbo (pakar telematika ITB) untuk menduduki jabatan tersebut.
“Pak Nezar dan Pak Onno saya kira figur yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Sekarang, tergantung titik tekan pemerintahan Jokowi-JK di b
idang komunikasi dan informatika ini mau kemana,” lanjutnya.
Kandidat doktor dari Universitas Porto, Portugal, itu mengatakan, Nezar Patria memiliki latar belakang yang diperlukan oleh pemerintah baru untuk memperjelas arah pengembangan sektor pers dan penyiaran.
“Pak Nezar tidak memiliki beban kepentingan bisnis dan politik. Ia pasti berani meneruskan berbagai upaya demokratisasi penyiaran, khususnya menjalankan digitalisasi televisi, yang selama ini selalu dimentahkan parlemen.”
Sementara itu, latar belakang Onno W. Purbo dinilai pas untuk membantu pemerintah dalam membenahi persoalan-persoalan sektor telematika, seperti konektivitas dan densitas pelayanan internet, e-government, serta hal-hal yang mengemuka belakangan ini seperti cyber war dan cyber crime.
“Keduanya merupakan figur yang kuat sehingga usulan para relawan itu justru memudahkan Jokowi-JK dalam memilih. Hanya saja, Menkominfo seyogyanya tidak hanya jago dalam bidang-bidang teknis. Apabila diperlukan, orang yang ada di posisi ini harus dapat berperan sebagai juru bicara pemerintah. Dengan gaya komunikasi Jokowi yang cenderung informal, ia perlu juru bicara dengan bahasa resmi yang lugas, firmed, dan disukai kalangan media,” ujarnya.
“Dari beberapa nama kandidat yang beredar, Pak Nezar yang paling ideal untuk mengisi peran itu,” tegasnya.[]atjehpost.com
