Bener Meriah-LintasGayo.co: Aktivis Redelong Instutute Fakruddin menyebutkan, kerusakan hutan lindung yang dijadikan perkebunan kentang harus mendapat perhatian khusus dari pihak “lingkungan”terkait, baik di provinsi maupun di pusat, karena pengrusakan dilakukan secara terstruktur karena ikut melibatkan pejabat dan lembaga keuangan di kabupaten tersebut.
Hal itu disampaikan Facruddin kepada LintasGayo.co beberapa waktu lalu di Bener Meriah. Redelong institut kuatir apabila diabaikan, pengarapan hutan lindung akan semakin luas.
“Sebelum bupati dan gubernur ikut panen raya kentang di desa Buntul Kemumu, pengrusakan belum seluas sekarang. Penambahan pengrusakan terjadi setelah gubernur dan bupati datang untuk panen raya,” kata Fakruddin.
Menurutnya kerusakan hutan lindung yang menjadi sumber air beberapa kecamatan di Bener Meriah dan Aceh Utara itu, terus dilakukan dengan sistematis, diperkirakan sekarang sudah dirambah mencapai 30 ribu hektar.
“Ini harus ada tindakan segera, dan sudah 6 orang ditangkap, namun bukan aktor utamanya,” jelas Fakruddin.
Koordinator Redelong Institut ini juga menjelaskan penyebab hutan Lindung Bener Meriah gundul salahsatunya karena lemahnya pimpinan di daerah, sehingga pengrusakan untuk membuka lahan kentang dilakukan secara sistimatis, dan kemungkinan besar melibatkan beberapa oknum dari kecamatan, dinas kehutanan, polres Bener Meriah, anggota DPRK Bener Meriah dan sejumlah pejabat lain.
“Untuk lembaga keuangan melibatkan Bank Rakyat Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, Fakhruddin meminta kepada semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah hutan kentang ilegal ini dengan serius, supaya tidak ada perambahan lebih luas lagi. (tarina)
