
Berselang beberapa menit kehadiran tenaga honorer K2 ini ke kantor Dewan serombongan anggota polisi juga datang untuk mengamankan jalannya unjukrasa.
Berbarengan dengan kedatangan satuan petugas pengamanan itu, tiba-tiba seorang anggota dewan, H. Misradi alias Adijan muncul meminta para tenaga honorer K2 itu masuk ke ruangan sidang.
Dikatakan Misradi, dirinya hadir ke dewan tersebut atas permintaan ketua DPRK M. Nasir AK, yang sedang dinas luar. “Saya hadir kemari atas permintaan ketua DPRK untuk menemui bapak-bapak dan ibu-ibu, saya juga telah menghubungi wakil ketua Pak Fauzan namun beliau tidak mengangkat HPnya, karena saya telah mendapat perintah lisan maka saya kemari dan ini merupakan kewajiban anggota dewan untuk menampung keluhan atau aspirasi yang akan bapak, ibu sampaikan,” jelas Misriadi.
Kepada Misriadi, perwakilan tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus oleh BKN Pusat berdasarkan hasil tes ujian terulis seleksi CPNS itu, menyatakan bahwa mereka tidak mau lagi urusan administrasi mereka ditangani oleh pihak penyidik karena telah membebankan mereka.
Mereka ingin proses administrasi cukup ditangani di BKPP saja. Selain itu para unjuk rasa ini juga meminta agar kepada mereka yang sudah dinyatakan lulus tidak perlu lagi harus menghadirkan tiga saksi dan membuat pernyataan apalagi harus menghadap ke kantor polisi.
“Kami tidak mau lagi berurusan dengan pihak penyidik,“ tegas seorang pendemo.
Kepada Misriadi, mereka juga meminta agar Bupati atau Wakil Bupati dihadirkan ke ruang Dewan agar dapat menjelaskan tentang persoalan yang mereka hadapi dan mempertanyakan kenapa Bupati menyerahkan mereka kepihak penyidik.
“Kami bukan penjahat yang harus diselidiki, kami pelayan masyarakat yang selama ini telah mengabdi kepada Negara,” jelas Ruhdi, salah seorang tenaga honorer K2 yang merasa tidak terima dengan perlakuan Pemda setempat.
Hingga berita ini diturunkan, LintasGayo.co belum berhasil mengkonfirmasi Bupati Bener Meriah (GM)