Takengon-LintasGayo.co : Kualitas demokrasi yang bejalan di Kabupaten Aceh Tengah tidak terlepas dari pendidikan politik. Makin baik pendidikan politik, maka masyarakat pun makin cerdas. Akibatnya, kualitas demokrasi yang berjalan di Takengon makin baik, sehat, dan matang.
“Sayangnya, pendidikan politik itu yang masih kurang di tengah-tengah masyarakat,” kata tokoh muda Aceh Tengah Yusradi Usman di Uning Pegantungen, Minggu pagi (16/3/2014)
Simpulan itu, jelasnya, didapatnya dari pertemuan langsung yang dilakukannya dengan pelbagai masyarakat di kampung-kampung yang ada di daerah pemilihan (dapil) IV Aceh Tengah, yakni Kecamatan Bebesen, Bies, dan Kecamatan Kute Panang.
“Mayoritas masyarakat tidak tahu, apa itu dewan dan tugas pokoknya. Apalagi, yang menyangkut hubungan dewan (legislatif) dengan pemerintah (eksekutif), dana aspirasi yang merupakan hak masyarakat, pembuatan ‘qanun’ (legislasi-penyusunan undang-undang) serta yang menyangkut hal-hal teknis dan prinsip,” ungkap Caleg DPRK Aceh Tengah dari Dapil IV melalui PKS bernomor urut 7 itu.
Menurut Direktur Research Center for Gayo (Recef Gayo) tersebut, sepertinya. ada upaya “pembodohan struktural dan sistematis” terhadap masyarakat. Dampaknya, masyarakat tetap jadi korban, tambah ‘reroyan’ (apatis dan prustasi), dan tidak percaya terhadap aparatur (pemerintah), dewan, partai politik, dan calon anggota legislatif (caleg).
“Pada akhirnya, perumusan kebijakan dan penetapan anggaran hanya dinikmati segelintir orang. Yang dilihat bukan lagi kebutuhan masyarakat, melainkan kepentingan dan keuntungan,” tandasnya.
Pastinya, kata Yusradi, ekses negatif tersebut tidak terlepas dari prilaku dan rendahnya kinerja pemerintah (bupati dan wakil bupati terpilih) sekaligus dewan (DPRK) sejak pemilihan umum (pemilu) langsung digelar (pemilukada 2007, 2012; pemilu legislatif 1999, 2004, dan 2009).
“Pendidikan politik ini yang harus dikuatkan. Namun, harus dimulai dari caleg itu sendiri dengan memberikan ketauladanan yang benar dan baik. Lalu, partai politik dan pihak-pihak terkait lainnya di Aceh Tengah. Kalau tidak, proses demokratisasi kita makin buruk. Lebih-lebih, praktik politik uang dan pembodohan semakin masif di lapangan,” harapnya. (GM)
