Free songs
Home / Opini / Dampak Anomali Iklim, Produktivitas Hasil Petanian di Gayo Menurun

Dampak Anomali Iklim, Produktivitas Hasil Petanian di Gayo Menurun


Catatan : Fathan Muhammad Taufiq *)

GEJALA anomali iklim dan cuaca sebagai dampak dari perubahan iklim global (Global Climatte Change) mulai terasa pada tahun 2016 yang baru lalu. Pergantian antara musim kemarau dengan musim hujan, tidak lagi bisa diprediksi mengikuti kebiasaan beberapa tahun sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah curah hujan dan hari hujan, selama tahun 2016 juga mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dari pengamatan dan pencatatan manual yang saya lakukan pada pos pengamatan curah hujan di Kecamatan Pegasing, pada tahun 2015 yang lalu, curah hujan rata-rata per bulan adalah 316,75 mm per bulan dan hari hujan rata-rata 16,75 hari hujan per bulan, sementara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, curah hujan rata-rata hanya 211 mm per bulan dan hari hujan 12,42 hari hujan per bulan. Demikian juga dengan puncak curah hujan yang mengalami pergeseran cukup signifikan, pada tahun 2015 yang lalu, puncak curah hujan terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan sebesar 1.002 mm, sementara pada tahun 2016 puncak curah hujan terjadi pada bulan November dengan curah hujan hanya 486 mm.

Pergeseran bulan kering dimana curah hujan sangat minim  juga terjadi pada tahun 2016 ini, kalau pada tahun 2015, bulan kering terjadi pada bulan Pebruari dengan curah hujan 89 mm dan bulan Juni dengan curah hujan 82 mm, maka pada tahun 2016 ini bulan kering terjadi pergeseran yaitu pada bulan Maret dengan curah hujan hanya 9 mm dan bulan Juli dengan curah hujan 82 mm.Kondisi demikian akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas komoditi pertanian di Dataran Tinggi Gayo, khususnya pada komoditi Kopi yang merupakan komoditi utma di daerah ini.

Seorang peneliti dari Kebun Percobaan Kopi Gayo, Ir. Khalid, beberapa waktu yang lalu mensinyalir terjadinya penurunan produksi kopi arabika di Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai dampak dari perubahan iklim global ini. Meskipun belum ada data rsmi dari instansi terkait, namun Khlaid memprediksi penurunan produksi kopi di daerah ini berkisar 20 – 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Prediksi Khalid bukan tanpa alasan, karena kalau di korelasikan dengan data curah hujan, pernyataan tersebut sangat relevan. Bulan Maret dan Juli 2016 dimana tanaman kopi mulai berbunga, namun pada saat bersamaan curah hujan sangat minim, sehingga penyerbukan kopi menjadi tidak sempurna, karena ketersediaan air pada saat penyerbukan sangat terbatas. Akibatnya banyak bakal buah yang tidak jadi atau sebagiannya lagi menjadi buah hampa. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan produksi kopi arabika yang cukup signifikan di kedua kabupaten penghasil utama kopi arabika ini.

Seperti pada tulisan saya sebelumnya, perubahan iklim global tidak saja berdampak pada komoditi kopi, tapi juga berdampak pada komoditi pertanian lainnya, terutama komoditi pangan seperti padi. Seperti kita ketahui, sebagian besar lahan sawah di dataran tinggi Gayo masih mengandalkan pengairan dengan sistim tadah hujan, maka ketika curah hujan berkurang, cadangan ketersediaan air juga berkurang, dan ini berdampak pada penurunan produktivitas padi sawah.

Upaya Antisipasi

Menurut para pakar klimatologi dari BMKG, kondisi anomali iklim seperti ini masih akan terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan, salah satunya akibat adanya pemanasan global (Global Warming) sebagai dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin parah belakangan ini. Rusaknya sebagian ekosistem hutan dan lenyapnya beberapa wilayah tangkapan air, semakin memperparah keadaan, karena ketersediaan air untuk usaha pertanian menjadi semakin terbatas. Karena semua tanaman sangat membutuhkan ketersediaan air yang memadai, maka keterbatasan cadangan air, pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan panen atau setidaknya penurunan produktivitas hasil pertanian.

Kondisi demikian tentu harus diantispasi sedini mungkin, karena sektor pertanian merupakan penyedia pangan dan juga sumber perekonomian sebagian masyarakat di daerah ini. Sayangnya kebijakan keuangan pemerintah daerah selama ini dinilai belum berpihak kepada sector ini, ini terbukti dari tahun ke tahun, anggaran di sektor pertanian nyaris tidak pernah mengalami peningkatan. Disinilah perlunya political will dari para penentu kebijakan untuk mulai peduli dengan sektor pertanian, utamanya yang menyangkut pembangunan infrastruktur pertanian yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tani.

Terkait dengan upaya menjaga ketersediaan air untuk usaha pertanian, sudah saatnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur pengairan seperti pembangunan waduk, embung dan jaringan irigasi. Tentu saja kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sampai saat ini alokasi anggarannya memang masih sangat terbatas. Itulah sebabnya perlu program-program skala prioritas, sehingga dampak perubahan iklim global ini dapat diminimalisir. Untuk membangun waduk atau bendungan besar, jelas tidak memungkinkan, karena butuh biaya yang sangat besar, tapi upaya antisipasi dapat dilakukan dengan membangun waduk-waduk kecil dan embung  serta jaringan irigasi perdesaan yang tidak membutuhkan anggaran besar.  

Keterbatasan anggaran daerah juga bukan “harga mati”, karena anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian juga dimungkinkan bersemer dari APBN dan APBA. Selama inipun pembangunan infrastruktur pertanian daerah seperti pembuatan embung dan irigasi perdesaan, sebagian besar masih dibiayai dengan APBN, sementara untuk mekanisasi pertanian, sebagian anggarannya bersumber dari APBA. Mengintensifkan lobby yang disertai data akurat tentang kebutuhan infrastruktur pertanian tentu menjadi hal yang niscaya harus dilakukan oleh para pejabat pemangku kebijakan di daerah ini. Besarnya anggaran perjalanan bagi pejabat, mestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk “menarik” dana dari pusat ke daerah, tidak seperti selama ini, dimana anggaran perjalanan dinas pejabat hanya untuk mengikuti kegiatan seremonial yang tidak jelas output dan out come nya.

Begitu juga dengan sistim validasi dan akurasi pendataan, juga harus diperbaiki, karena minimnya kucuran anggaran dari pusat maupun provinsi, selama ini ditengarai akibat kurang akuratnya data yang dikirimkan oleh instansi terkait di daerah. Dalam beberapa tahun terkahir, pemerintah pusat melalui kementerian terkait sudah mulai mengembangkan sistim pendataan berbasis internet. Masih lemahnya sumber daya manusia yang mampu melakukan update data secara online, juga merupakan salah satu kendala yang perlu dicarikan solusinya. Penempatan personel yang mengusai teknologi informasi pada instansi – instansi teknis di bidang pertanian, mutlak harus dilakukan. Bukan hanya terbatas pada petugasnya saja, tapi para pejabatnya pun harus mampu mengakses data secara online ini, karena merekalah yang selama ini sering “bersentuhan” dengan pemerintah pusat.

Global Climatte Change memang merupakan fenomena alam yang tidak dapat ditolak, tapi kita masih bisa melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir dampaknya. Untuk itulah perlu sinergi semua pihak untuk melakukan upaya antisipatif tersebut secepatnya, kalau tidak ingin produktivitas hasil pertanian yang selama ini menjadi penyangga perekonomian masyarakat di daerah ini terus menurun pada tahun- tahun menatang. Semoga tulisan kecil ini terbaca oleh para pemangku kebijakan di daerah ini dan bisa menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.[]

*) Pemerhati Iklim dan Cuaca di Kabupaten Aceh Tengah.

Comments

comments

Install Lintasgayo for Android Smartphone

Comments are closed.

Scroll To Top