Oleh : Win Wan Nur*
Saya mengenal Pak Nova pertama kali pada bulan agustus 1992, ketika saya duduk di semester pertama Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Unsyiah.
Saat itu Pak Nova, bersama dua rekannya sesama lulusan Teknik Arsitektur ITS Surabaya, Pak Bustari dan Pak Muslim mengasuh mata kuliah menggambar Teknik yang merupakan pelajaran wajib bagi kami, mahasiswa Teknik Sipil semester pertama.
Bisa dikatakan, interaksi saya secara pribadi dengan Pak Nova, hanya sebatas itu.
Berbeda dengan dosen-dosen kami lainnya yang berasal dari Gayo, seperti Pak Munasco, Pak Thamrin dan Pak Sofyan yang sekilas dari logatnya berbicara dalam bahasa Indonesia saja kita langsung tahu kalau mereka berasal dari Gayo.
Pak Nova berbeda, saat berbicara, dalam bahasa Indonesia, sama sekali tidak menyisakan aksen khas Gayo. Karena itulah ketika ada bisik-bisik mengatakan kalau Pak Nova adalah orang Gayo, saya setengah percaya dan setengah tidak. Apalagi dalam acara-acara Gayo yang beberapa kali saya hadiri, saya tak pernah melihat adanya sosok Pak Nova di sana.
Waktu berlalu, beberapa tahun sejak kejatuhan Soeharto, di masa yang dikenal sebagai era reformasi, saya tidak lagi tinggal di Banda Aceh.
Pasca reformasi ini, partai-partai baru bermunculan bak jamur di musim hujan. Setelah melewati satu periode kepresidenan pasca Orde Baru, muncul lagi beberapa partai baru, salah satunya adalah Partai Demokrat yang didirikan oleh mantan menteri kabinet Megawati bernama Susilo Bambang Yudhoyono.
Saya dengar kabar kalau Pak Nova sudah bergabung bersama partai Demokrat dan menjadi anggota DPR RI dari partai ini, mewakili Aceh. Menariknya, konon beliau maju bukan dari daerah pemilihan yang mencakup Gayo di dalamnya.
2004, tsunami menghantam Aceh. Bencana alam terburuk sepanjang sejarah manusia modern ini membawa perubahan drastis dalam peta dan dinamika politik negeri di ujung paling barat Indonesia ini. GAM berdamai dengan Indonesia dan menerima otonomi khusus sebagai kompensasi dari tidak dipenuhinya tuntutan untuk merdeka menjadi negara sendiri.
Imbasnya, GAM yang tadinya adalah musuh negara, dipropagandakan sebagai gerakan pengacau keamanan bersalin rupa menjadi Partai Aceh yang menjadi kekuatan politik terbesar di provinsi ini setelah Indonesia memberi hak istimewa untuk mendirikan partai lokal.
Pasca tsunami, hanya tokoh-tokoh terkait GAM yang berhasil muncul sebagai pemimpin sipil tertinggi di provinsi berjuluk Serambi Mekah ini.
Imbas negatif dari keistimewaan Aceh yang mendapat wewenang sedemikian besar dalam mengelola provinsi ini dengan cara sendiri, membuat segala propaganda masa perang sejak melawan Belanda sampai pemberontakan terhadap Indonesia yang menyebut Aceh sebagai bangsa pilihan, Aceh sebagai bangsa istimewa seolah mewujud nyata. Ada euphoria besar yang nyaris tak terkendali yang diperparah dengan miskinnya literasi.
Propaganda keunggulan dan kehebatan Aceh yang seolah mewujud nyata ini tidak hanya membuat rakyat Aceh yang secara positif meningkat pesat harga diri dan kebanggannya saat berhadapan dengan masyarakat luar provinsi. Tapi rasa yang sama juga membuncak di dalam provinsi Aceh sendiri, yang sayangnya bukan dalam konteks positif.
Aceh sebagaimana diketahui adalah daerah yang multi etnis. Aceh ibarat Indonesia dalam versi mini. Seperti Indonesia, provinsi Aceh, selain ditinggali para penduduk dari etnis pendatang dari pelbagai penjuru negeri . Aceh juga merupakan rumah bagi belasan etnis asli atau apa yang disebut « indigenous peoples » menurut bahasa PBB.
Euphoria pasca tsunami yang menghasilkan otonomi khusus ini membuat Aceh yang merupakan nama provinsi, nama wilayah yang juga merupakan nama dari salah satu dari belasan « indigenous peoples» ini dipersepsi oleh mayoritas masyarakat etnis Aceh sebagai satu-satunya « Indigenous » di wilayah ini. Kesalah kaprahan ini kemudian dieksploitasi pula oleh sekalangan politisi, untuk mendominasi kue kekuasaan.
Berbeda dengan Indonesia yang meski mayoritas adalah suku Jawa, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Pasca Aceh ini, di Aceh, menguat wacana untuk menempatkan bahasa Aceh (bahasa salah satu indigenous) menjadi bahasa yang posisinya lebih tinggi dibanding bahasa-bahasa « indigenous » yang lain.
Karena bukan kebetulan, etnis Aceh adalah etnis terbesar dengan komposisi yang sangat tidak seimbang dengan etnis-etnis « indigenous » lain. Dalam sistem demokrasi yang hyper liberal, satu orang satu suara, ketika sentimen ini dieksploitasi, rasanya mustahil ada tokoh dari etnis non Aceh yang bisa muncul menjadi pemimpin di provinsi ini.
Di sinilah Pak Nova muncul sebagai anomali.
Pada Pilgub ketiga pasca tsunami, Pak Nova dengan kekuatan partai demokratnya tampil ke gelanggang Pilgub, berpasangan dengan Irwandi, gubernur pertama Aceh yang dipilih langsung oleh rakyat, yang sebenarnya cukup populer, tapi kalah digilas mesin partai Aceh pada Pilgub berikutnya, sehingga harus menyerahkan kekuasaan yang sempat dia genggam kepada pasangan calon yang diusung PA.
Seperti Habibie di akhir kekuasaan Soeharto, pada Pilgub Pak Nova sebenarnya hanya diposisikan sebagai wakil gubernur.
Tapi meski hanya diposisikan sebagai wakil gubernur, Pak Nova tak luput dari serangan gelap, berupa bisik-bisik sampai akun-akun bodong di media sosial yang mempermasalahkan etnisitasnya sebagai orang Gayo.
Saya ingat waktu pemilihan itu, muncul selentingan kampanye hitam berbau SARA yang mengatakan « Jangan pilih Irwandi, karena dia bermasalah dengan Sabang. Ada kemungkinan besar dia ditangkap KPK dan si Gayo Nova itu yang akan jadi gubernur, apa mau kalian Aceh dipimpin Gayo ? »
Saat itu, bahkan sampai hari ini masih banyak orang Aceh yang percaya kalau Gayo itu adalah suku pendatang di provinsi Aceh, sebagaimana halnya Jawa, Batak dan Cina. Tak ada argumen ilmiah apapun yang bisa membuat mereka percaya kalau Gayo bahkan sudah lebih dulu mendiami wilayah ini, sebelum orang-orang yang hari ini kita kenal sebagai etnis Aceh datang ke daerah ini. Bahkan bukti dari loyang Mendale pun tak mampu mengubah keyakinan mereka.
Sialnya, apa yang ditakutkan orang-orang yang membuat desas-desus itu benar terjadi, Irwandi ditangkap KPK, tapi bukan terkait Sabang, melainkan kasus baru yang juga melibatkan bupati Bener Meriah. Kasus yang membuat mereka berdua meringkuk di balik jeruji penjara.
Mau tidak mau, suka tidak suka, Aceh akhirnya dipimpin oleh orang Gayo. Sesuatu yang bagi penganut ideologi “bansa teuleubeh” adalah penghinaan yang tiada tara. Oleh golongan ini, sejak Pak Nova masih menjabat Plt Gubernur karena belum adanya kejelasan status hukum Irwandi. Segala kebijakan pak Nova diserang dan dikaitkan dengan etnisitasnya.
Kepada kalangan mereka sendiri, mereka mempropagandakan, seolah Pak Nova menggelontorkan seluruh sumberdaya Aceh ke Gayo, daerah asalnya.
Tapi benarkah demikian?
Kalau kita perhatikan dengan objektif, Gayo justru jauh lebih diuntungkan ketika Irwandi masih menjadi orang nomer satu di provinsi. Saat itu, kalaupun ada pembangunan di Gayo, tak banyak muncul reaksi iri dari daerah lain karena ada Irwandi sebagai bumper. Tapi sejak Irwandi tidak ada, segala kebijakan positif Pak Nova yang berhubungan dengan Gayo, menjadi sorotan. Para pejabat asal Gayo pun jadi lebih sulit untuk mendapatkan posisi penting di tingkat provinsi.
Terakhir yang masih hangat, kebijakan pemerintah Aceh untuk melaksanakan proyek multi years yang akan membuka daerah-daerah terisolasi di berbagai wilayah Aceh dijegal oleh DPRA yang dikuasai oleh etnis mayoritas.
Kalau kita perhatikan dalam perang wacana publik yang berkembang liar terkait kebijakan ini. Beberapa serangan terhadap kebijakan ini terdengar cukup logis dan objektif, tapi tak sedikit pula yang menyerang kebijakan ini dengan mengaitkannya pada latar belakang pak Nova sebagai etnis Gayo.
Jadi, keuntungan bagi Gayo dengan adanya pak Nova sebagai gubernur, sebenarnya tak lebih dari sekedar rasa bangga saja, bahwa Gayo bisa juga menjadi orang nomer satu di provinsi ini.
Maka tak heranlah, isu ALA yang timbul tenggelam itu mengemuka kembali.
Mengingat Habibie, satu keputusannya yang mungkin tak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah bangsa ini. Memberikan hak referendum pada Timor Leste yang akhirnya memilih merdeka.
Terkait ALA ini, satu lagi kemiripan yang membuat Aceh benar-benar seperti Indonesia versi mini, di Aceh pun, sejak menjelang kejatuhan Soeharto muncul keinginan sebagian wilayah yang mayoritas dihuni suku Gayo, Alas dan Singkil, untuk berpisah mendirikan provinsi sendiri.
Mengingat Pak Nova adalah Habibie, satu-satunya presiden Indonesia non etnis mayoritas dalam versi kearifan lokal. Seperti Habibie yang menjadi anomali yang sulit terulang, peristiwa gubernur Aceh yang berasal dari non etnis mayoritaspun kemungkinan besar tak akan pernah terulang kembali. Tidaklah salah kalau kita berharap, seperti Habibie, Pak Nova juga bisa meninggalkan Legacy.
Kalau kekuasaan singkat Habibie mewariskan negara baru bernama Timor Leste, apakah tidak mungkin di periode kekuasannya yang singkat ini, Pak Nova bisa membidani lahirnya provinsi baru yang isunya seperti osop-osop telas ini?
Tapi bagaimanapun, terlepas nanti apa legacy yang akan diwariskan Pak Nova dari masa kekuasaan singkatnya. Kita harus mengucapkan selamat kepada Pak Nova atas pelantikannya sebagai gubernur Aceh definitive.
Selamat pak, semoga amanah memikul jabatan ini. []
Ikuti channel kami, jangan lupa subscribe :
