TAKENGON-LintasGAYO.co : Salah seorang anggota DPRK Aceh Tengah, Susilawati menanggapi anggaran pengadaan 300 ribu masker senilai 2,1 M yang digaungkan oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar.
Menanggapi itu, Susilawati mengatakan bahwa anggaran yang bersumber dari pangalihan kegiatan dari beberapa SKPK dalam penanganan Covid-19, memang Pemkab tidak membutuhkan persetujuan dari DPRK untuk penggunaannya.
“Oleh karena itu, wajib bagi kita di DPRK melaksanakan fungsi pengawasan. Dan kita pun akan mempertanyakan tentang rencana kegiatan, pelaksanaan dan akan mengevaluasi program tersebut,” kata Susilawati saat ditanyai LintasGAYO.co, Jum’at 12 Juni 2020.
Terkait anggaran dari program 300 ribu masker yang mencapai 2,1 M, Susi mengatakan ada kesan mubajir dalam pelaksanaannya.
“Kalau pun harus dibeli, enggak perlu sampai 300 ribu masker, semua masyarakat sudah punya benda itu,” katanya.
Dikatakan lagi, alangkah baiknya dana itu dialihkan untuk memperkuat pengawasan di pos perbatasan.
“Saat ini belum ditemukan transmisi lokal dari penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, memperkuat perbatasan menjadi hal yang diperlukan. Perhatikan petugas disana, jangan sampai mereka mengeluh kekurangan apa yang dibutuhkan,” tegasnya.
“Baiknya anggaran 2,1 M itu dialihkan kesana saja. Kalau untuk masker, sudah banyak yang bantu mulai dari ormas dan lembaga lainnya, ada juga yang dibantu dari dana desa, lain lagi masyarakat beli sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, mengkritisi kebijakan Pemerintah juga merupakan bentuk bantuan demi jaminan kemaslahatan seluruh rakyat Aceh Tengah.
“Jangan dipaksanakan menghabiskan anggaran bagi kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kondisi sekarang ini,” tandasnya.
[Darmawan]
