Oleh : Ivan Tamy*
Awal tahun 2000-an, Aceh bagian tengah (Aceh Tengah dan Aceh Tenggara) cukup tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Aceh. Luas wilayah dengan infrastruktur terbatas cukup menyulitkan pemerintah memberikan pelayanan, bahkan pelayanan dasar.
Kawasan ini seakan terisolir dari dunia luar. Alokasi anggaran untuk kawasan ini cukup terbatas, salah satu alasannya perbandingnan jumlah penduduk antara Aceh Pedalaman dengan Aceh Pesisir yang cukup senjang.
Kesenjangan terjadi hampir disetiap sektor mulai pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar dsb. Saat ini masih cukup banyak jembatan dari seutas kabel yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya.
Terbatasnya infrastruktur menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, menyadari hal ini Mustafa M,. Tamy Bupati Aceh Tengah ke-15 menyusun sejumlah langkah dan strategi yang diberi nama 13 Langkah Terobosan untuk menembus keterisoliran.
Tidak cukup sampai disitu, sekitar bulan Juli tahun 2001 sejumlah elemen masyarakat dari seluruh Kabupaten meminta pemekaran provinsi. Sebagai Bupati, (alm) H. Mustafa M. Tamy dapat merasakan keresahan masyarakat melihat ketimpangan pembangunan.
Berdasarkan permintaan masyarakat, Bupati Aceh Tengah pada masa itu bergerak cepat, pertemuan dengan Bupati Aceh Tenggara, H. Syahbuddin, BP dan Bupati Aceh Singkil, Makmur Syahputra digelar di Jakarta.
Hasilnya, mereka bertiga sepakat menemui menkopolhutkam dan Mendagri. PR yang harus dituntaskan adalah dengan melakukan pemekaran wilayah, setidaknya menjadi 5 Kabupaten.
Proses pemekaran Kabupaten Gayo Lues sudah lebih dahulu jalan, tinggal finishing. Meski pemekaran Kabupaten Bener Meriah juga sudah dilakukan sebelum itu, namun proses percepatan baru ditempuh pada tahun 2001. Untuk percepatan Bupati Aceh Tengah menunjuk Rahmat Salam, 2 tahun kemudian di penghujung 2003 pemekaran Bener Meriah tuntas. Sedang Gayo Lues 2002 selesai.
Lima Kabupaten dan satu Kotamadya sudah lebih layak untuk sebuah provinsi, ganguan dan hambatan datang dari eksternal dan internal. Pucuk pimpinan Aceh Tenggara berganti. Langkah pemekaran provinsi sempat jeda sejenak.
Hampir 20 tahun lamanya setelah disuarakan, gaung pemekaran kembali terdengar. Hampir 20 tahun lamanya masyarakat bersabar dengan insfrastruktur seadanya.
Nampaknya rentang kendali kepemerintahan masih cukup jauh, kesulitan masyarakat Samar Kilang, Jamat, dan berbagai daerah pendalaman lain masih belum mampu dituntaskan.
Apa yang dirasakan oleh Bupati Aceh Tengah masa itu, H. Mustafa M. Tamy masih terus berlangsung hingga saat ini. Padangan jauh kedepan dari seorang H. Mustafa M. Tamy menembus ruang dan waktu, saatnya untuk meneruskan cita-cita beliau melepas keterisoliran negeri ini dengan mendirikan provinsi baru ALA. []
