REDELONG-LintasGAYO.co : Di balik keindahan Tanoh Gayo yang dijuluki Negeri di Atas Awan, tersimpan potret getir tentang absennya negara.
Tujuh bulan telah berlalu setelah banjir bandang dan longsor menghancurkan akses jalan nasional, warga Bener Meriah terpaksa patungan dan bergotong royong memperbaiki infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Saat rakyat mengulurkan tangan menyelamatkan jalan negara, pertanyaan pun mengemuka: di mana peran negara ketika warganya menghadapi krisis.
Padahal, wilayah yang selama ini dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik ke penjuru dunia mancanegara dan sentra getah pinus terbesar di Aceh itu telah lama menjadi salah satu penyumbang devisa negara dari sektor perkebunan dan kehutanan.
Kerusakan paling parah terjadi di sejumlah titik strategis, terutama kawasan Enang-Enang dan Jalur KKA yang menghubungkan antar Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah hingga Bireuen.
Hingga kini, kondisi jalan masih memprihatinkan dan dinilai belum mendapat penanganan memadai meski bencana telah berlalu berbulan-bulan.
Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, distribusi hasil perkebunan dan pertanian terhambat, serta risiko kecelakaan lalu lintas semakin tinggi yang berulang kali mobil angkutan terbalik di jalur tersebut.
Warga mengaku banyak kendaraan mengalami kerusakan bahkan terperosok akibat kondisi jalan yang terus memburuk.
“Sudah banyak kendaraan masyarakat yang rusak bahkan terperosok karena jalan tidak kunjung diperbaiki. Yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab antarinstansi,” ungkap seorang tokoh setempat.
Kekecewaan masyarakat memuncak ketika mereka akhirnya memilih melakukan swadaya untuk membuka dan memperbaiki akses jalan yang rusak.
Langkah itu, ditempuh karena warga menilai tidak ada solusi konkret dari pemerintah pusat, meskipun ruas tersebut berstatus jalan nasional yang menjadi kewenangan penuh negara.
Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Muhammad Dahlan, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mengingatkan pemerintah terkait kondisi terkini kritis Jalur Jalur utama Takengon–Bireuen sempat terdampak bencana longsor dan kerusakan parah, seperti di kawasan Enang-Enang dan Wih Porak, Bener Meriah- KKA yang membutuhkan penanganan darurat.
Menurutnya, lambannya respons pemerintah pusat berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sekaligus mengganggu roda perekonomian kawasan Gayo yang selama ini menjadi salah satu penopang ekspor kopi di Indonesia hingga ke pasar dunia mancanegara.
“Daerah ini telah puluhan tahun menyumbang devisa negara melalui kopi terbaik dan hasil hutan seperti getah pinus dari Dataran Tinggi Tanoh Gayo,” tegasnya, Minggu 7 Juni 2026.
“Namun, ketika masyarakat membutuhkan perbaikan infrastruktur akibat Pascabencana bencana, justru warga yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaikinya,” tambahnya.
Sorotan juga diarahkan kepada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera di bawah Komando Muhammad Tito Karnavian serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang dinilai lamban merespons kondisi terkini di lapangan.
Menurut Dahlan, kunjungan tim BPJN Aceh ke lokasi beberapawaktu yang lalu dilakukan beberapa bulan setelah bencana terjadi hingga viral media sosial, sementara kondisi jalan terus memburuk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Tanoh Gayo.
Dahlan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menetapkan langkah penanganan darurat dan mempercepat rehabilitasi ruas jalan terdampak.
Sebab, akses transportasi di Tanoh Gayo bukan sekadar jalur penghubung biasa, melainkan urat nadi ekonomi yang menopang kehidupan ribuan petani kopi dan perkebunan dan pelaku usaha lokal lainnya.
Di tengah maraknya pengungkapan kasus korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah di berbagai daerah, kondisi yang dialami masyarakat Gayo menimbulkan pertanyaan besar tentang kehadiran negara.
Daerah yang selama ini menghasilkan devisa justru harus patungan memperbaiki jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kerusakan jalan ini bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ini adalah cerminan sejauh mana negara hadir untuk masyarakat Gayo yang selama ini berkontribusi besar menggerakkan roda ekonomi Aceh dan Indonesia,” tegas Dahlan.
Peristiwa ini menjadi potret antara besarnya kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan insfratruktur dasar masyarakat jalan dan jembatan.
Ketika jalan nasional rusak akibat bencana dan tak kunjung tertangani, rakyat akhirnya mengambil alih peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
[FA]
